Andi Harun Siap Sinkronkan Program Pendidikan dan Layanan Publik dengan Gratispol

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi meluncurkan program unggulan bertajuk GratisPol, pada Senin (21/4/2025), di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Samarinda. 

Program ini menjadi gebrakan awal Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam menjawab janji politik mereka.

Peluncuran ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang menilai program tersebut sebagai bentuk keseriusan dan komitmen nyata pasangan Rudy-Seno untuk membangun Kaltim.

“Apa yang dilakukan hari ini membuktikan bahwa janji mereka kepada masyarakat tidak sekadar retorika. Kami sangat mengapresiasi itu,” ujar Andi usai menghadiri peluncuran.

BACA JUGA: Andi Harun Berikan Uang Saku 100 Riyal Kepada Calon Jamaah Haji Samarinda

BACA JUGA: Antisipasi Sistem Penerimaan Murid Baru Disusupi Praktik KKN, Pemkot Samarinda akan Bentuk Tim Pengawasan

Dikatakan Andi Harun, program Gratispol berpotensi besar mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam. 

Oleh karena itu, ia menegaskan kesiapan Pemkot Samarinda dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini. Khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik.

“Kami berharap program ini dapat berjalan lancar dan berdampak besar bagi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan pelayanan publik,” katanya.

Program ini disebut-sebut sebagai pendekatan komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari pendidikan, keagamaan, hingga infrastruktur digital.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Siapkan Dua Lahan Strategis untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

BACA JUGA: Mahasiswa Samarinda Peringati Hari Bumi 2025, Kritisi Penggunaan Energi Fosil

"Tentunya bagi generasi muda kita, beliau bersedia juga membantu. Nah, kita menunggu. Mudah-mudahan ada rapat teknis, rapat koordinasi terhadap gagasan gubernur yang sangat bagus itu," sambungnya.

Andi Harun juga menyambut positif komitmen Gubernur Kaltim untuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan akses pendidikan. 

Sumber: