Makanan yang Tak Habis Dikonsumsi, Alasan Pemkab PPU Belum Mulai Program MBG

PPU, NOMORSATUKALTIM – Pemkab PPU hingga kini belum memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya karena khawatir terdapat makanan yang tidak habis.

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin mengungkapkan, jika dari beberapa uji coba MBG yang dilakukan dari pelbagai daerah, saat ini yang menjadi diskusi tingkat nasional yakni penanggulangan peningkatan jumlah makanan tak habis dikonsumsi.

"Kemudian bagaimana cara menghabiskan makanan-makanan tersebut, begitupun dengan sanitasi terhadap tempat makannya, serta penggunaan plastik, itu semuanya sudah dipikirkan menjadi diskusi kita tingkat nasional," ucap Zainal.

BACA JUGA:Pj Gubernur Kaltim Sebut Program MBG Tidak Boleh Didanai APBD

BACA JUGA:Pemkab PPU Petakan Lokasi 22 Titik Dapur Umum untuk Program MBG

Jika semua telah terkonsep dengan matang dipastikan pada saatnya nanti pelaksanaan dapat betul-betul terlaksana dengan baik. 

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU sangat mendukung segala sesuatunya terkait kelancaran MBG di sekolah. Termasuk pengawasan selama MBG berlangsung.

Dikatakannya, persiapan-persiapan telah dilakukan oleh Pemkab PPU terkait program MBG. Koordinasi intens terus dilaksanakan untuk mendukung salah satu asta cita dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

"Tentunya pemerintah daerah juga mempersiapkan dukungan terkait dengan penyedian MBG melalui anggaran. Kita sebenarnya sudah siap, kita dialokasikan," tutur Zainal.

Namun sampai saat ini masih menunggu gongnya dari pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG dilakukan serentak dan terintegrasi. 

BACA JUGA:Kementan Dorong Peningkatan Produksi Susu untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Untuk diketahui, Pemkab PPU telah mengalokasikan dana bersumber Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) 2025.

Selain itu, sebanyak 22 titik dapur umum atau stasiun pelayanan disiapkan di Kabupaten PPU yang mana bantuan itu dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sekarang ini Pemkab masih melakukan pemetaan lokasi untuk penempatannya.

Meski di tingkat kabupaten belum dilaksanakan, namun sebagian sekolah sekitar area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sumber: