PAD Balikpapan 2024 Lampaui Target Rp 1 Triliun, Ini Beberapa Sektor Penyumbang Terbesarnya

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan sepanjang 2024 melampaui target Rp 1 triliun.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham, mengungkapkan bahwa capaian ini diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah. Termasuk Pajak, Retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber lainnya yang sah.

Ia juga menuturkan bahwa realisasi PAD 2024 telah mencapai rekor tertinggi, yakni Rp 1.065.702.264.941.

Dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 966 miliar, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024. Atas pencapaian ini, Idham optimistis bahwa PAD Balikpapan di tahun 2025 akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi.

“Kita optimistis ada peningkatan, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang berpotensi menambah sekitar Rp 250 miliar,” ungkap Idham, Jumat (14/2/2025).

BACA JUGA:Belum Seminggu, Puluhan Pengendara Terjaring pada Operasi Keselamatan Mahakam 2025 di Balikpapan

BACA JUGA:Merasa Dikambinghitamkan di Kasus Tambang Ilegal, Rohmad akan Laporkan Balik Pemilik Hotel Tirta

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa sektor yang selama ini menjadi penyumbang utama PAD Balikpapan.

“Yaitu, sektor yang paling mendominasi PAD Balikpapan berasal dari pajak restoran, hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelasnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD pada tahun mendatang.

“Jadi, untuk menghadapi 2025 ini, memang situasi ekonomi masih harus kita lihat lagi, apakah kebijakan efisiensi ini akan berdampak terhadap pajak daerah atau tidak,” ujarnya.

BACA JUGA:Terdakwa Kasus Tambang Ilegal di Lahan Hotel Tirta Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Ini Hal-hal yang Meringankan

Kebijakan efisiensi yang dimaksud merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Selain itu, kata Idham, perubahan alokasi anggaran untuk proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) juga menjadi pertimbangan.

“Tahun lalu, salah satu penyumbang PAD terbesar adalah efek dari proyek IKN, RDMP, serta banyaknya event yang diselenggarakan,” tambahnya.

Sumber: