LPG 3 Kilogram Masih Langka, Andi Harun Ancam Cabut Izin Pangkalan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan LPG 3 kilogram (kg) yang melanggar regulasi.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bakal mencabut izin pangkalan LPG (elpiji) bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam mendistribusikan gas melon.

Bentuk pelanggaran dimaksud, di antaranya menjual ke luar wilayah, atau menetapkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Diketahui, harga normal gas LPG 3 kg adalah Rp 18 ribu per tabung, sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: Paser Kekurangan 2.861 Metrik Ton LPG Bersubsidi, Pemkab Usulkan Tambahan Kuota

BACA JUGA: Harga LPG 3 Kg di Mahulu Tembus Rp50 Ribu, Pangkalan: Di Sini yang Penting Barangnya Ada

“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan investigasi, dan jika terbukti, izin agen tersebut dapat dicabut,” tegas Andi Harun, saat ditemui di Balaikota, Rabu (5/2/2025).

Untuk itu, Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan ke Pertamina, SKK Migas, atau PT Pertamina Patra Niaga untuk mencabut izin agen yang melanggar aturan dan menggantinya dengan pihak lain yang lebih bertanggung jawab.

“Banyak pengusaha yang siap menjadi agen LPG dengan kepatuhan penuh terhadap aturan,” ucapnya.

Andi Harun menambahkan, langkah tersebut bertujuan untuk menertibkan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran ditengah kelangkaan gas melon ini. 

BACA JUGA: Aturan Sudah Berubah, Elpiji 3 Kilogram Ternyata Masih Kosong di Balikpapan

BACA JUGA: Pemkab Paser Sudah Lama Melarang Pengecer Jual LPG 3 Kilogram, Tapi Tetap Langka

“Kami tidak bertujuan untuk mem-blacklist siapa pun tanpa dasar yang jelas. Namun, jika ada pelanggaran, tentu akan ada konsekuensi,” terangnya.

Kendati demikian, LPG 3 kg kini masih sulit didapat oleh warga Samarinda. 

Sumber: