Program MBG Temui Kendala Teknis di Kaltim, Disdikbud: Masih Menunggu Petunjuk

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025 masih menghadapi tantangan teknis di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengakui bahwa mereka masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait penyesuaian pelaksanaan, termasuk besaran nilai porsi makanan untuk daerah-daerah tertentu.

“Kami belum menerima surat arahan dari pusat terkait penyesuaian besaran nilai untuk porsi makanan. Namun, kami telah melakukan simulasi dan kemungkinan akan ada penyesuaian, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” ungkap Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah, dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2024).

Penyesuaian Nilai dan Kebutuhan Khusus

Irhamsyah menjelaskan, penyesuaian juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berbeda dengan siswa umum.

BACA JUGA: Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji 2025, Rp4 Jutaan per Jamaah

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Pertama di Nunukan, Pengantaran Diminta Sesuai Jam Istirahat

“Misalnya, untuk susu. Siswa SLB tidak bisa diberikan susu UHT biasa, melainkan harus susu kedelai atau susu pengganti lainnya. Tentu saja, harga susu tersebut berbeda dengan susu UHT,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Disdikbud Kaltim telah membuat standar sementara porsi makan gratis tersebut. Nilainya sebesar Rp17.000 per siswa. 

Menurut simulasi yang dilakukan, porsi tersebut sesuai dengan standar pemenuhan gizi siswa. 

Namun, kondisi geografis yang berbeda memerlukan standar nilai yang berbeda, untuk memastikan setiap wilayah dapat mengimplementasikan program ini.

BACA JUGA: Guru Honorer Masa Kerja Dibawah Dua Tahun Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK, Begini Kata Pemkab Paser

BACA JUGA: 

Meskipun menghadapi kendala teknis, Pemprov Kaltim menyatakan dukungannya terhadap program MBG. 

Namun, menurut Irhamsyah, kesiapan teknis bergantung pada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Sumber: