Perlu Rp2 Triliun Lebih, untuk Amankan Pasokan Air Bersih Samarinda 5 Tahun ke Depan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Perumdam Tirta Kencana menargetkan 100 persen akses kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Samarinda pada periode 2025-2029. 

Proyek ambisius ini difokuskan pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan distribusi pipa air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. 

Saat ini, kapasitas produksi air bersih di Samarinda hanya mencapai 2.500 hingga 2.700 liter per detik. 

BACA JUGA: DPRD Samarinda Setujui Rumusan Beberapa Raperda

BACA JUGA: Pj Gubernur Umumkan UMK Se-Kaltim, Berikut Angka Kenaikannya

Pada 2029, kebutuhan air bersih diproyeksikan meningkat hingga 5.500 liter per detik, sehingga dibutuhkan tambahan kapasitas produksi sebesar 3.000 liter per detik. 

“Saya sudah memberikan arahan kepada Perumdam Tirta Kencana untuk membuat business plan. Target kita jelas, yakni 100 persen akses air bersih untuk seluruh masyarakat Samarinda mulai tahun 2025 hingga 2029,” ujar Andi Harun saat Presentasi Business Plan Perumda Tirta Kencana di Anjungan Karamumus, Senin (16/12/2024).

Meskipun Kota Samarinda memiliki keunggulan dalam ketersediaan air baku dibandingkan daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang, Andi Harun menekankan bahwa tantangan utama terletak pada proses pengolahan dan distribusi air bersih. 

“Air baku kita melimpah, tapi mengubahnya menjadi air bersih membutuhkan proses panjang. Itu termasuk pembangunan IPA serta instalasi pipa distribusi, terutama jaringan pipa sekunder dan lingkungan,” jelasnya.

BACA JUGA: Bukan di Jalanan, Polisi dan Demonstran Selesaikan Masalah di Atas Ring Tinju

BACA JUGA: Kronologi Awal Polisi dan Demonstran di Samarinda Berujung di Ring Tinju

Untuk merealisasikan program ini, Pemkot Samarinda memerlukan anggaran lebih dari Rp2 triliun. 

Andi Harun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam memenuhi kebutuhan pendanaan. 

Sumber: