DPRD Kukar Tekannya Pentingnya Inventarisasi Aset sebelum Diserahkan ke OIKN

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Terkait wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebagian mengambil wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), anggota DPRD Kukar, Nasrullah mengatakan, kini pihaknya tengah menginventarisasi aset-aset yang masuk ke wilayah Otorita IKN (OIKN).

Antara lain aset yang berada di wilayah Samboja Barat yang kini menjadi bagian dari kawasan OIKN. Tanggung jawab atas aset tersebut, kata Nasrullah, masih dipegang Pemkab Kukar sebelum dikelola penuh oleh OIKN.

Pembahasan terkait aset daerah tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Aset-aset yang masuk Otorita IKN, termasuk di Samboja Barat, memang ada beberapa yang menjadi penyumbang PAD Kukar,” ujarnya.

Menurutnya, aset-aset tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan IKN. Meski begitu, Nasrullah menegaskan bahwa proses inventarisasi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua aset terdata dengan baik sebelum diserahkan.

“Bapemperda akan bertugas menginventarisasi aset daerah. Hal ini penting agar tidak ada kekeliruan dalam proses penyerahan kepada OIKN,” tambahnya.

Saat ini, terdapat enam kecamatan di Kukar yang terintegrasi dalam kawasan pengembangan IKN. Meski menjadi bagian dari OIKN, tanggung jawab pengelolaan wilayah masih berada di bawah Pemkab Kukar.

Legislator asal Samboja ini mendukung penuh pembangunan IKN sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu bentuk dukungan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Menurutnya, persiapan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam pembangunan IKN yang futuristis dan adaptif.

“Pemkab Kukar telah memulai inisiatif untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kerja terampil. SDM lokal harus siap mendukung visi IKN,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan di kawasan IKN dan pengembangan wilayah di luar otorita. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Aset-aset yang akan diserahkan mencakup berbagai fasilitas yang sebelumnya berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Penyerahan aset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di IKN.

“Dari nilai aset triliunan yang dimiliki Pemkab Kukar, penyerahan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ibu kota negara,” pungkas Nasrullah. (*/adv)

Sumber: