Jatam Kaltim Soroti Isu Pertambangan Jelang Pilkada 2024

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim), tak jarang isu pertambangan menjadi topik utama dalam visi misi para calon kepala daerah. 

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari menyampaikan, wewenang terkait kebijakan izin pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. 

Dengan begitu, kepala daerah terpilih di tingkat provinsi hingga kabupaten kota hanya berperan dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada.

"Visi dan misi calon kepala daerah di Kaltim umumnya kurang menonjolkan isu pertambangan. Termasuk pemulihan pasca tambang, seperti masalah lubang tambang yang ditinggalkan hingga beberapa kasus yang tak pernah tuntas," ucap Perempuan yang kerap disapa Eta itu, pada Jumat (25/10/2024).

BACA JUGA : Logistik Pilkada Tiba di Balikpapan dengan Pengamanan Ketat, Termasuk untuk PPU dan Paser

Dia menyebut, para calon kepala daerah cenderung mengikuti regulasi dan arahan yang sudah ditetapkan dari tingkat pusat.

“Regulasi kebijakan dan rencana pembangunan jangka panjang membuat para calon kepala daerah tidak berani melawan kebijakan tersebut," jelasnya.

Beberapa calon kepala daerah memang ada yang menawarkan alternatif mengenai sumber pendapatan daerah dari sektor lain. Seperti, ekonomi berkelanjutan, pertanian, dan perikanan.

BACA JUGA : Insiden Pelajar Tenggelam di Pantai Manggar, Polisi Ingatkan Pengunjung Taati Aturan

Kendati demikian, dirinya masih meragukan efektivitas rencana tersebut. Akibatnya lahan di Kaltim terus dibagi-bagi untuk kepentingan pertambangan.

"Bagaimana mau digunakan jika kebanyakan lahan di Kaltim masih dikuasai tambang, perkebunan, bahkan tambang ilegal," ujarnya.

Misalnya, Eta menjelaskan, salah satu pasangan calon gubernur Kaltim yang berencana membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan meningkatkan sektor pertanian. 

Eta bilang, dia masih mempertanyakan keberhasilan rencana itu jika lahan pertanian terus berkurang akibat ekspansi tambang.

“Jika ruang hidup terus dikapling oleh pertambangan, di mana letak lokasi pertaniannya? Saat ini, jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian saja semakin sedikit karena lahan semakin terbatas,” tuturnya saat diwawancarai langsung.

Sumber: