Tangani Inflasi Jelang Ramadan, Kios SIGAP Dibuka di Pasar Segiri Samarinda

Tangani Inflasi Jelang Ramadan, Kios SIGAP Dibuka di Pasar Segiri Samarinda

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat meresmikan Kios SIGAP di Pasar Segiri, Kota Samarinda.-(Dok. Adpimprov Kaltim)-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik meresmikan Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan) sebagai perangkat pengendalian inflasi daerah jelang bulan suci Ramadan. 

Tokok SIGAP ini merupakan kolaborasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog).

BACA JUGA: Harga Beras di Paser Meroket, Bulog Sebut Gara-Gara el Nino dan Gagal Panen

Pengguntingan pita masuk Kios SIGAP menandai dibukanya kios penyeimbang yang terletak di di lantai 2 Pasar Segiri Samarinda, pada Ahad (3/3/2024).

"Ini adalah kolaborasi, antara pemerintah provinsi dengan Kota Samarinda dan semua pihak. Termasuk juga dari Bulog dan juga MBS," kata Pj Gubernur Kaltim di lokasi peresmian.

BACA JUGA: Jelang Bulan Suci Ramadan Satpol-PP Berau Gelar Operasi Penertiban Miras

Akmal mengatakan, semua pihak perlu meninggalkan ego sektoral untuk menyelesaikan persoalan pangan dan inflasi daerah.

"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pangan dan inflasi dengan pendekatan-pendekatan parsial. Nggak bisa kota mengatakan dirinya hebat sendiri nggak bisa. Provinsi hebat nggak bisa. Bulog sendiri juga nggak bisa. Harus berkolaborasi," kata Akmal.

BACA JUGA: Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 74 Persen

Kios Penyeimbang SIGAP, lanjut Akmal, adalah wujud nyata kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, sehingga harganya harus bisa dijangkau oleh masyarakat.

"Memang, kita tidak bisa menafikkan ada persoalan supply (penawaran) dan demand (permintaan). Kalau demannya tinggi, supply-nya turun, harganya pasti naik. Itu hukum ekonomi," ujarnya.

BACA JUGA: KPU Samarinda Jadwalkan Pleno Rekapitulasi Suara Awal Maret Ini

Karena itu, ujarnya, tugas pemerintah melakukan intervensi ketika harga itu sudah mulai tidak wajar.

"Tugasnya pemerintah adalah dia akan mengintervensi. Ketika harga sudah mulai tidak wajar. Nah inilah kehadiran toko penyeimbang. Kita berharap sekali lagi, ini menjadi contoh," ujar Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: