Pemprov Kaltim Tekan Stunting di PPU, Gerbang Terdekat Menuju IKN

PPU, NOMORSATUKALTIM – Pemprov Kaltim melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tengah fokus menekan angka kasus stunting di seluruh kabupaten/kota. PPU salah satunya, karena merupakan gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN).

Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Ns. Masdar John menyebut, kinerja Pemda PPU dalam penanganan stunting dinilai sudah cukup baik. Bahkan PPU dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Timur 2023. Meski demikian, Masdar memberikan beberapa catatan yang dapat menjadi evaluasi bagi PPU dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Pertama terkait pendampingan terhadap Keluarga Risiko Stunting atau KRS. Data KRS di PPU itu jumlahnya, 7.314 keluarga. Tapi yang menerima pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru sebanyak 3.327. Jadi baru sekirar 45,5 persen," ungkap Masdar, Senin (18/12/2023).

Praktisi kesehatan ini juga menjelaskan, salah satu upaya mencegah kasus stunting pada anak adalah dengan mengawal kesehatan calon pengantin yang akan menikah. Agar nantinya dapat melahirkan bayi yang sehat tanpa risiko stunting.

Dalam upaya itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengeluarkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dapat menjadi media skrining pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan.

Sayangnya, kehadiran media skrining ini memang belum banyak diketahui. Dalam kasusnya di PPU, per November 2023 jumlah pasangan menikah sebanyak 1.110. Namun jumlah calon pengantin yang mengiai Elsimil hannya 220 atau hanya sekitar 19,8 persen.

"Karena kurangnya sosialisasi masif. Jadi kita harapkan ada kolaborasi pentahelix untuk sosialisasi elsimil ini. Misalnya dari Kementerian Agama yang mewajibkan calon pengantin mengisi Elsimil sebelum menikah," ujar Masdar.

Jika seluruh upaya pencegahan stunting dilakukan secara optimal, maka PPU maupun kabupaten/kota lain di Kaltim dapat menjadi daerah bebas stunting.

"Bebas stunting bukan berarti zero kasus. Tapi tidak ada penambahan jumlah kasus lagi atau tidak melahirkan anak berisiko stunting," pungkasnya.

Sumber: diskominfo kaltim