Pentingnya Kebutuhan Dasar, Program RLH Masuk Prioritas Pemkab Berau

Tanjung Redeb, NOMORSATUKALTIM - Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), menjadi program rutin pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, yang menjadikannya program prioritas. Di 18 program unggulan pemerintahan Bupati Berau Sri Juniarsih, dan Wakil Bupati Gamalis.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Berau, yang pasti akan menyalurkan bantuan sebanyak 587 Rumah Layak Huni (RLH) di seluruh kampung di Kabupaten Berau, pada tahun 2023. Program tersebut dieselenggarakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar berupa hunian yang layak.

Pranata Izin Tinggal Disperkim Berau, Yulius menyampaikan, bantuan RLH berasal dari tiga sumber, yakni, APBD provinsi, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan APBD Berau. Sebagai Informasi, Program RLH sudah berjalan sejak tahun 2017, tetapi sejak tahun 2018 hingga 2019 program RLH tidak berjalan, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 hingga 2023.

“Keseluruhan program RLH kita dapat dari APBD provinsi, SNVT dan juga APBD Berau baik murni maupun perubahan,” ucapnya, Selasa (5/12/2023).

Dengan lokasi penyaluran yang berbeda, untuk APBD provinsi sebanyak 286 unit tersebar di wilayah Bukit Makmur (55) unit, Labanan Makarti (55) unit, Kelurahan Rinding (55) unit, Kelurahan Sambaliung (66) unit, Kampung Suaran (28) unit, dan Kampung Bebanir Bangun (27) unit. SNVT sebanyak 135 unit yang tersebar di wilayah Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Biatan.

Sementara itu, untuk APBD Berau sebanyak 166 tersebar di wilayah Tanjung Redeb (121) unit, Kecamatan Sambaliung (1) unit, Kecamatan Gunung Tabur (1) unit, Kecamatan Teluk Bayur (3) unit.

Proses pengerjaan di tahun 2023 yang menggunakan dan APBD kabupaten saat ini, sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung sebelum tanggal 20 Desember. Yang sudah terbangun sebanyak 153 RLH, sementara 13 RLH sisanya sedang dalam tahap pengerjaan.

“Program RLH ini akan berjalan lagi pada tahun 2024. Namun, belum diketahui berapa jumlah RLH yang akan dibangun, tergantung dari anggaran,” katanya.

Bantuan yang diberikan berupa dana stimulan sebesar Rp 20 juta kepada masyarakat penerima bantuan. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta. Pihaknya mengalami kendala seperti susahnya mencari bahan material kayu, dan upah yang diberikan kepada tukang dianggap masih kurang.

“Akan tetapi, untungnya masyarakat yang rumahnya mendapat bantuan ikut membantu juga,” ujarnya.

Yulius menambahkan, tahun 2024 akan ada kenaikan untuk bantuan stimulan RLH yang belum memiliki MCK dari sebelumnya Rp 20 juta, menjadi Rp 32 juta. Untuk rumah yang sudah memiliki MCK akan tetap menerima nominal yang sama dengan tahun sebelumnya.

“Rencana di tahun depan, bagi rumah yang belum memiliki MCK akan mendapatkan bantuan tambahan dan ada juga yang menerima bantuan saja. Namun, kita belum tau pasti ke depan mekanismenya seperti apa," tandasnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas berkomitmen untuk terus mensejahterakan masyarakat di Bumi Batiwakkal, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian, kesehatan dan Pendidikan.

“Tentu kebutuhan mendasar harus dipastikan terpenuhi, karena itu fundamental agar kedepannya semakin bisa berkembang,” ucap Sri Juniarsih.

Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu prioritas utama yang ingin diwujudkan Pemkab Berau. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi terlebih dahulu, agar peningkatan sumber daya manusia di Berau dapat efektif.

"Bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera jika kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, oleh sebab itu Pemkab Berau berupaya hadir di tengah masyarakat untuk membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: