LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Hukum Syahrul Yasin Limpo

NOMORSATUKALTIM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menolak permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengatakan keputusan itu diambil melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang digelar pada Senin, 27 November 2023.

"LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL," ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu kepada wartawan, Selasa, 28 November 2023.

Selain LPSK tolak permohonan perlindungan hukum Syahrusl Yasin Limpo, permohonan perlindungan yang diajukan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta juga di tolak.

LPSK menilai keduanya tidak memenuhi syarat pendampingan perlindungan dari LPSK.

"Dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK," pungkas Edwin.

Sedangkan Syahrul Yasin Limpo sendiri sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Hal ini dibenarkan oleh Ali Fikri selaku Juru Bicara KPK yang mengatakan jika SYL menjalni perawaatan tersebut pada awal bulan lalu.

"Setelah kami cek, benar, dirawat atas rujukan dokter rutan KPK. Kemarin siang berobat ke RS dan malamnya dibantarkan," tutur Ali.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.

SYL dan MH ditahan di rutan KPK hingga 20 hari kedepan atau 1 November 2023.

Sumber: disway.id