576 Aparat Desa dari Berbagai Daerah Digembleng di Kaltim

Samarinda, NOMORSATUKALTIM - 576 aparatur desa dari 144 desa di sejumlah daerah Indonesia mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Program P3PD Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung  selama empat hari di Samarinda, yang dimulai sejak Selasa (10/10/23).

Pelatihan angkatan ke IV ini digelar secara luring dan daring. Dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Pj Gubernur Kaltim, Dr Akmal Malik yang hadir dalam pembukaan pelatihan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri atas kepercayaannya memilih Kaltim sebagai tempat pembukaan pelatihan secara nasional.

"Pelatihan ini sangat penting dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di desa," ungkapnya.

Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo, menurut dia, membangun Indonesia, maka harus membangun dari desa. Motor penggerak pembangunan desa itu, lanjutnya, adalah manusianya (SDM) yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal didukung ketersediaan data yang valid dan kuat.

"Membangun desa, maka kuncinya adalah bagaimana menyiapkan SDM aparatur desa yang mampu menyiapkan dan menyajikan data desanya," ujarnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan, bahwa regulasi yang buruk tapi dijalankan aktor yang baik, maka sistem akan berjalan baik. "Sebaliknya, regulasi sebaik apa pun kalau SDM-nya jelek, maka sistem akan jelek jalannya," ujarnya.

Ke depan, Akmal berharap para aparatur desa dan pengurus lembaga harus memahami digitalisasi sebagai sarana penyediaan data desanya. "Kaltim sangat luas dan infrastruktur kita belum bagus-bagus banget. Digitalisasilah jawabannya," tegasnya.

Sementara itu, Eko Prasetyanto Purnomo Putro berharap peserta pelatihan memanfaatkan waktu selama 4 hari untuk memahami tugas dan fungsi setiap aparat dan perangkat desa.

Di antaranya, kepala desa, perangkat desa (sekretaris dan kepala urusan), Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Posyandu, Karang Taruna, pengurus RT/RW), guna memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola pemerintahan desa.

"Terutama dalam meningkatkan kualitas belanja desa," ujarnya.

Secara nasional target peserta adalah 33.458 desa, dalam kurun waktu 8 minggu untuk 33 provinsi, dimulai minggu ketiga September hingga minggu kedua November 2023.

Para gubernur se Indonesia, pengurus lembaga desa regional wilayah Provinsi Bali, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jambi dan Kalimantan Timur juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sumber: diskominfo