Pemprov Memulai, Pusat Meneruskan

Sebelum Kaltimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebetulnya program perbaikan infrastruktur di sejumlah kawasan seperti Balikpapan, Penajam dan Kutai Kartanegara sudah dicanangkan. Jauh-jauh hari. IKN tak ubahnya sebagai program akselerasi.

  PEMERINTAH Provinsi Kaltim bekerja ekstra dalam menyukseskan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN). Fasilitas pendukung dikebut pengerjaannya. Koordinasi dengan pemerintah pusat intens dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda membeber beberapa di antaranya. Seperti peningkatan jalan di KM 38 Semoi-Sepaku-Petung di PPU. Semula pengerjaan ruas jalan dengan panjang sekitar 80 KM tersebut memakan anggaran sekitar Rp 185 miliar pada 2021. Rinciannya mulai kilometer 38 Samboja hingga pelabuhan ITCI panjangnya 50,7 kilomoter mendapat anggaran Rp 87 miliar. Sementara ruas jalan untuk Petung sepanjang 30,4 KM dianggarkan melalui APBD Kaltim senilai Rp 98 miliar. Perbaikan itu sendiri diklaim sudah tuntas oleh pemprov Kaltim. “Sudah selesai semua dari kilometer 38 Semoi-Sepaku,” kata Aji. Yang saat ini dikerjakan adalah menangani longsoran sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta (Balikpapan), batas kota Balikpapan dan Simpang di KM 38 Semoi-Sepaku. Anggaran untuk penanganan longsoran itu adalah Rp 38,7 miliar bersumber dari APBN 2022. Pengerjanya adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Untuk soal jalan, Pemprov Kaltim bisa sedikit bernafas lega. Ya, status jalan tersebut telah diambil alih oleh pemerintah pusat atau berstatus jalan nasional. Bukan lagi milik provinsi. Sehingga semua pembiayaan baik perawatan dan lainnya masuk dalam batang tubuh APBN. Satu langkah telah tuntas. Progres lainnya adalah pembangunan jembatan tol Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan-PPU. Jembatan tipe cable stayed ini dibangun bersama antara Kementerian PUPR dengan Pemprov dan Pemkab PPU. Konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Anggarannya Rp 1,3 miliar melalui SBSN tahun anggaran 2015-2021. Sementara untuk Kontraktor Pelaksana yakni Hutama Karya, Adhi Karya dan Bangun Cipta (KSO). Sedangkan perusahaan yang menjadi konsultan supervisinya ialah PT Adiya Widyajasa KSO, PT Wira Widyatama dan PT Hanata. Aji menyebut, saat ini tol dari Karang Joang Balikpapan-Simpang Tempadung sedang memasuki masa lelang di LPSE kementerian PUPR. Nantinya rute itu akan saling interkoneksi ke Jembatan Pulau Balang dan IKN. “Sampai bentang pendek di Pulau Balang di sisi PPU dan bentang panjang di sisi Balikpapan, itu sudah selesai,” urainya. Langkah selanjutnya adalah membuat duplikasi di bentang jembatan tadi. Pengerjaannya oleh pemerintah pusat. Lelangnya pun katanya sudah dilakukan. Sehingga pemprov, khususnya PUPR Kaltim bisa fokus mengurus jalan provinsi dan pembangunan di kawasan utara. Setelah jalan, jembatan dan lainnya, progres selanjutnya adalah pembebasan lahan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim Irhamsyah menyebut ada sekitar 1,5 KM lahan yang dibebaskan, di jalan pendekat Pulau Balang dari sisi Balikpapan. Lahan tersebut merupakan hibah dari beberapa perusahaan swasta. “Kami sudah minta untuk menghibahkan, proses hibahnya nanti dari Pemkot Balikpapan,” sebut Irham, sapaan akrabnya. Irham juga bilang kalau semua proyek infrastruktur tersebut semula memang direncanakan Pemprov Kaltim. Tapi seiring adanya IKN, semua diambil alih. Dengan kata lain tambah Irham, pemprov kini tidak ada kegiatan apa-apa di APBN. (boy/dah) Reporter : Baharunsyah  

Sumber: