Soal Wacana Pengangkatan Tenaga Honorer ke PPPK, Hamas Minta Pemprov Perhitungkan Anggarannya

  Samarinda, nomorsatukaltim.com - Wacana Gubernur Kaltim Isran Noor untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. Menurut Hamas, sebutan akrabnya, sebelum diputuskan, sebaiknya terlebih dahulu perlu ada pertimbangan yang matang. Khususnya dari segi anggaran. "Sebelum diputuskan ya, harus dipertimbangkan dulu, dari sisi anggarannya, siap tidak APBD Kaltim menggaji," sebutnya Selasa (1/11/2022). Sebab kata Hamas, sejauh ini terdapat lebih kurang 10.277 pegawai honorer atau non ASN (Aparat Sipil Negara) di lingkungan Pemprov Kaltim. Sementara untuk total seluruh Kaltim mencapai lebih kurang 72.000 orang. "Keputusan gubernur itu nantinya bisa menjadi polemik kedepannya. Karena paling tidak harus disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri," ungkap politisi Partai Golkar tersebut. "Kalau semua pegawai honorer diangkat, bagaiamana anggaran untuk menggaji, cukup atau tidak? Karena dananya langsung dipotong. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan penting," tegasnya. Jika ternyata anggaran cukup untuk melakukan itu, Hamas berjanji akan mendukung penuh. Apalagi tentu terkait dengan kepentingan masyarakat juga. "Tentu kami berharap Pemprov Kaltim dapat memperhitungkan secara matang. Terutama soal anggarannya. Kalau memang APBD mencukupi, ya kenapa tidak, karena kan ini untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Hamas.(adv/dprd kt)

Sumber: