Syafruddin: Isran-Hadi Gagal Pimpin Kaltim

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Menjelang pergantian tahun, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melakukan refleksi kepemimpinan daerah. Memasuki tahun ketiga duet pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan. Selama tiga tahun memimpin Isran Noor-Hadi Mulyadi dianggap belum membuktikan kinerjanya.  Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menyebut pemerintahan Isran gagal. Politikus PKB itu membeberkan sejumlah indikator untuk memperkuat penilaiannya. Menurut Syafruddin, tidak satupun bangunan atau program yang monumental di Kaltim. “Siapa yang berani bilang pemerintah Isran-Hadi sukses atau berhasil?  Nggak ada. Kalau saya sebagai wakil rakyat melihat fakta-fakta hari ini, pemerintah Isran kali ini gagal.” “Gubernur sebelumnya ada bandara, ada jembatan kembar, jalan tol. Lah Pak Isran apa? Program rakyatnya mana? Ini menandakan bahwa programnya enggak jelas,” kritiknya, pedas. Syafruddin memberikan contoh proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur. Proyek Maloy ini, kata Syafruddin terhitung mangkrak. Artinya, uang rakyat yang banyak digelontorkan itu sia-sia. Dari Maloy, Syafruddin juga menyoroti mangkraknya pembangunan jalan pendekatan Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan. Pemprov Kaltim tidak memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hanya berhenti di bentang tengahnya saja. Layaknya jembatan Abu Nawas. Diketahui, Pemprov Kaltim memiliki tugas dalam pembebasan lahan di area tersebut. Sedangkan, pemerintah pusatlah yang akan melakukan pembangunan fisiknya. Sebenarnya, pembebasan lahan ini telah dihitung-hitung sekitar Rp 118 miliar. Namun, Dinas PUPR Kaltim hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar saja pada 2022. “Bayangkan  APBD tahun 2019, Pemprov dan DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar. Tapi faktanya tidak terserap. Alasannya belum ukur. Masa dari 2019 sampai 2021, nggak bisa teukur-ukur. Terus kerjanya apa? Artinya ini soal kesungguhan dan keseriusan. Mau nggak Pemprov membebaskan lahan untuk jalan pendekat Pulau Balang itu. Faktanya kan nggak?” lanjut Syafruddin. Selain Maloy, banyaknya gedung baru yang dibangun, tetapi gedung yang sudah terbangun malah tak terurus. Salah satu proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di antaranya Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Korpri, Kantor BPKAD Kaltim, dan Kantor Inspektorat Kaltim. Syafruddin malah menyoroti salah satu gedung yang telah terbangun namun tak terawat. Yaitu, Convention Hall GOR Sempaja. “Banyak gedung busuk seperti GOR Sempaja harus itu yang diberdayakan. Masa iya, bangun baru, yang lama tidak diurus. Kan gitu,” ujarnya. Selain dari sektor infrastruktur, politisi PKB ini juga menganggap Isran salah memilih pejabat . Yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Sa’duddin. Menurutnya, Sa’duddin tidak layak menjadi Kepala BPKAD dan harus diganti. Hal ini karena Sa’duddin berasal dari inspektorat. Dengan isi kepalanya mencari kesalahan orang lain, tidak mempunyai kapabilitas untuk mengeksekusi APBD Pemprov Kaltim. “Harusnya ini menjadi pelajaran bagi gubernur. Sekali lagi kita minta untuk menertibkan anak buah dan bawahannya yang tidak bisa bekerja. Yang tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan gubernur,” tegasnya. Syafruddin menyarankan agar Isran Noor memiliki terobosan infrastruktur yang signifikan di sisa periode jabatannya. Isran harus memiliki warisan yang monumental di Kaltim. Beda halnya dengan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Ia tidak bisa menilai seseorang itu gagal atau berhasil dari satu sudut pandang saja. Terutama, banyaknya proyek infrastruktur yang meleset dari target. “Kenapa bisa sampai terlambat begitu, bisa jadi persoalan cuaca. Satu tahun hujan terus, itu kan bisa jadi. Sehingga tidak terlaksana kegiatan proyek. Atau bisa jadi perencanaannya kurang matang atau bisa jadi juga ada keterlambatan lelang dan sebagainya,” kata Samsun. Banyaknya kendala-kendala yang menyebabkan proyek infrastruktur lambat ini jangan dijadikan suatu acuan bahwa kepemimpinan Isran itu gagal. Namun, ia melihat masyarakat Kaltim pada dasarnya tidak tahu menahu proses di belakang layar. Masyarakat tahunya, jika APBD telah sah, program pemerintah harus segera dilaksanakan. “Ya faktor-faktor yang menjadi penghambat harus segera dituntaskan. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus,” pungkasnya.

INDEKS PEMBANGUNAN NAIK

Sementara itu berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mengalami peningkatan. IPM Kaltim tahun ini sebesar 76,88, naik 0,64 poin dibandingkan capaian tahun 2020 (76,24). Data ini mengindikasikan perbaikan kemajuan pembangunan manusia sepanjang tahun 2021 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 0,64 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh negatif sebesar 0,48 persen pada tahun 2020. Berdasarkan survei BPS, peningkatan IPM tahun 2021 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi di semua komponen penyusunnya. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan kinerja pembangunan manusia mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun ini, pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 3,31 persen dibanding sebelumnya. Dari sisi pendidikan, tahun ini anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,81 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I/II. Angka ini meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 13,72 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,07 tahun, dari 9,77 tahun menjadi 9,84 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,61 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (74,33 tahun). Sementara data angkatan kerja tahun ini sebanyak 1.846,55 ribu orang, turun 39,81 ribu orang dibanding awal tahun. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun sebesar 1,97 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Timur Agustus 2021 sebesar 6,83 persen, turun 0,04 persen poin dibandingkan periode Agustus 2020, namun mengalami kenaikan 0,02 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur sebanyak 1.720,36 ribu orang, turun sebanyak 37,54 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,71 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pengangkutan dan Pergudangan (0,83 persen poin). Sebanyak 920,52 ribu orang (53,51 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,27 persen poin dibanding Februari 2021 Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,49 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,52 persen poin dibandingkan Februari 2021. (*)

Sumber: