Pemkab Kutim Validasi Ulang Data Kemiskinan

Kutim, nomorsatukaltim.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) berniat untuk memvalidasi ulang data kemiskinan. Rapat koordinasi pun digelar guna menyusun perencanaan terhadap penanggulangan kemiskinan. Rakor berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dipimpin langsung Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Rakor itu difokuskan untuk memastikan data kemiskinan yang ada di Kutim. Sehingga aksi penanggulangan dapat tepat sasaran. “Terkait data kemiskinan ekstrim yang kemarin kami bahas saat konferensi nasional, Kutim satu-satunya di Provinsi Kaltim yang ada ini (kemiskinan ekstrim),” ucap Kasmidi kepada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Baca juga: Ekonomi Kaltim Tumbuh, Kemiskinan Menurun, Pengamat: Baru Sebatas Statistik Kutim masuk dalam 212 kabupaten/kota yang angka kemiskinannya ekstrim. Data tersebut hasil pengumpulan yang dihimpun pemerintah pusat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), pada Juli tahun 2021 mencatat ada 145.351 jiwa warga miskin di Kutim. Angka itu melonjak 88.230 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut tampaknya membuat gerah Pemkab Kutim. Alhasil upaya validasi ulang coba dilakukan. Kasmidi pun meyakini jika ada kesalahan data yang diinput ke pemerintah pusat. sebab kemiskinan bukanlah persoalan utama yang terjadi di Kutim. “Jadi perlu dicek ulang dan dipastikan apa angka kemiskinan di Kutim sebegitu besar,” tuturnya. Oleh karenanya, pria yang akrab disapa KB itu mengumpulkan instansi terkait. Agar ada ukuran yang jelas mengenai kemiskinan ini. Sekaligus memastikan data akurat masyarakat miskin di daerahnya. “Kita harus tahu apakah benar data ini, dan apa saja indikator yang menjadi standar bagaimana warga ini termasuk di golongan miskin,” urainya. Dinas Sosial (Dissos) Kutim yang mendapat amanat tersebut. Validasi diminta untuk sesegera mungkin dijalankan. Guna memastikan jumlah pasti warga miskin di Kutim. “Nanti setelah aksi dan validasi dari daerah, baru kita bisa memberikan angka akurat masyarakat miskin di daerah kita, semoga lebih sedikit dari jumlah ini (DTKS),” katanya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam proses validasi tersebut. Untuk memastikan indikator kemiskinan benar-benar dipenuhi oleh warga yang terdata dalam golongan miskin. BCT/ZUL

Sumber: