SDM Kaltim di Tataran Pemimpim Otorita IKN
Contoh saja salah satu rancangan istana negara baru berbentuk burung garuda. Yang baru juga desain, sudah mendapatkan protes dari banyak kalangan. Akhirnya juga mesti direvisi.
"Sederhana (saja) cara berfikir masyarakat lokal. Yang dipakai kok justru pematung Bali. Padahal pemahat dan pematung Kutai, Paser, bahkan Dayak banyak."
"Memang pematung lokal itu tidak bergelar akademik. Tapi sentimen emosional ini jadi aset jika dirawat dan diperhatikan. Tapi sebaliknya bisa jadi potensi konflik jika dibiarkan. Padahal Presiden Jokowi sudah wanti-wanti agar potensi konflik ini dikelola dengan baik agar tidak menghambat pembangunan IKN," bebernya.
Maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarta dinyatakan memenangkan konsep Istana Negara di Kaltim oleh Kementerian PUPR. Dalam rancangan yang dicetuskannya itu, nantinya sayap garuda akan membentang sepanjang 200 meter. Dengan tinggi mencapai 76 meter di Istana Negara IKN baru nanti.
Namun, desain yang ditawarkan Nyoman Nuarta tersebut mendapat kritik. Berbagai kalangan. Mulai netizen, masyarakat, hingga para profesional. Umumnya memberikan rekomendasinya atas karya desain metafora burung garuda tersebut.
"Saya khawatir mereka tidak cerdas menerjemahkan dalam ranah strategi teknis," tandas Narto.
Itu baru soal budaya dan peradaban masa lalu yang merupakan arsip nalar masyarakat lokal. Sambungnya, belum lagi untuk persoalan lainnya.
"Itu kan sudah terbukti, juga tidak tercermin dalam dialog dan atau konsep perencanaan yang mereka buat. Masa mau terus begitu," tukasnya.
Selain itu, tak semua masyarakat lokal paham akan kearifannya. Di Kaltim ini setidaknya memiliki dua sejarah peradaban suku. Kesultanan Kutai dan Kesultanan Paser. Yang itu saja, tak semua masyarakat lokal paham.
"Dan hal ini tak akan bisa dipahami hanya dengan intelektual akademik yang hanya paham teoritis. Tidak paham akan ruh budaya lokal dan atau peradaban yang pernah ada beberapa abad silam," kata Narto.
Makanya, solusinya ialah adanya tokoh lokal Kaltim. Mereka tentunya yang dapat menentukan kearifan lokal mana saja yang harus ada. Mereka yang dapat berbicara soal potensi positif-negatif dalam pengambilan kebijakan di wilayah ini.
"Tak harus menjadi ketua Badan Otorita. Setidaknya mereka-mereka ini menjadi deputinya, agar mereka bisa mempengaruhi apa-apa saja yang perlu diambil untuk menghindari konflik-konflik IKN itu," tutup Narto.
*
PERLU KESEIMBANGAN
Akademisi Universitas Balikpapan Wagimin juga mendesak agar pemerintah menimbang keterlibatan tokoh daerah sebagai bagian dari Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Dosen Fakultas Teknologi Industri itu, perlu adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebijakan pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat Kaltim yang mendambakan sosok putera daerah dalam susunan Otorita IKN untuk menjaga kearifan lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: