Waspada Hoax, Pengumuman Ditunda

Muhammad Said (ZUHRIE) Tanjung Redeb, Disway - Rencana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, mengumumkan tahapan seleksi dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jumat (25/10) kemarin, terpaksa harus ditunda. Kepala Bidang Mutasi Aparatur BKPP Berau Muhammad Said menjelaskan, penundaan pengumuman formasi CPNS tahun penerimaan 2019 ini, karena pihaknya masih menungu edaran petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyusul terjadinya pergantian menteri. “Seharusnya hari ini (kemarin, Red.) sudah diumumkan formasinya dan tahapannya, karena MenpanRB baru dilantik 23 Oktober, jadi kami menunggu petunjuk, apakah nanti ada perubahan atau tidak,” ujarnya. Lanjutnya, tekait dengan juknis itu sendiri, nantinya akan dikeluarkan oleh KemenpaRB melalui Badan Kepegawaian Negara di setiap regional, untuk Kabupaten Berau menginduk kepada BKN Regional VIII Banjarmasin. “Penundaan pengumuman formasi dan tahapan seleksi bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Berau, namun juga berlaku nasional,” tegasnya. Meski mengalami penundaan, Said memastikan pengumuman akan segera dilakukan, mengingat masa waktu pelaksanaan penerimaan CPNS yang sangat singkat. Dan kepastian itu baru dapat disampaikan, usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan BKN Regional VIII Banjarmasin selesai dilaksanakan pada 28 Oktober 2019. “Kami berharapnya ini segera diumumkan, karena banyak yang sudah menanyakan ke sini (BKPP). Formasi CPNS sudah kami terima tetapi sampai saat ini masih kami tutup rapat,” ucapnya. Said meminta, para calon peserta seleksi CPNS untuk tetap bersabar hingga pengumuman resmi terkait formasi diterbitkan BKPP Berau. Jika nantinya ada formasi yang beredar sebelum BKPP menerbitkan, diharapkan tidak mempercayai itu. “Nanti saat diumumkan akan dilakukan melaui media massa juga, jadi warga harap sabar jangan percaya dengan broadcast di grup WhatsApp sampai BKPP mengumumkan resmi, paling lama awal November sudah diumumkan,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, BKPP Berau, telah menerima kuota seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, sebanyak 160 orang. Kuota CPNS diungkapkan Kepala Bidang Mutasi Aparatur BKPP Berau, Muhammad Said. Disebutkannya, dari 1.000 usulan yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), hanya menerima 160 kuota. Dari jumlah tersebut, mayoritas untuk posisi tenaga kesehatan dan pendidikan. “Kesehatan dan pendidikan masih tetap prioritas yang mencapai 80 persen. Selebihnya kami belum bisa mengungkap rinciannya,” terang Said. Dengan diterimanya jumlah kuota CPNS tahun 2019, BKPP berencana mengumumkan formasi CPNS Jumat (25/10). Said juga mengakui, jika pihaknya telah siap melaksanakan seleksi CPNS mengingat pada tahun sebelumnya juga menggelar seleksi yang sama. “Fasilitas juga mencukupi, kami juga sudah pernah menggelar seleksi CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) sehingga tidak ada masalah. Yang terpenting koordinasi lanjutan dengan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan PT Telkom. Untuk memastikan litsrik tidak padam dan jaringan internet bagus,” jelasnya. Pihaknya mengimbau, agar para calon peserta seleksi CPNS dapat mengurus sendiri segala persyaratan yang diperlukan tanpa harus menggunakan jasa calo dan joki untuk mengikuti tahapan seleksi yang dimulai pada 20 November 2019 hingga tahun 2020 mendatang. “Kami harap semua mendaftar sendiri, ini seleksi terbuka dan sistem online jadi tidak ada pungutan-pungutan apapun. Selama peserta mempunyai kompetensi dan kemampuan makan punya kesempatan,” tegasnya. “Jangan mudah tertipu dengan berbagai bentuk tawaran, apalagi janji untuk meluluskan CPNS,” imbuhnya. Seleksi CPNS tahun 2019 ini, Muhammad Said mengakui bila hanya tersedia bagi lulusan diploma dan sarjana. Namun, pihaknya belum menerima petunjuk teknis, apakah ada syarat minimal akreditasi dari masing-masing kampus yang bisa mengikuti seleksi CPNS. “Secara khusus kami belum bisa memastikan soal akreditasi kampus peserta, karena belum ada petunjuk teknis. Tetapi biasanya dari MenpanRB sudah punya standar sendiri. Kami hanya melaksanakan saja,” katanya. Dikataka Said, biasanya universitas yang melakukan kuliah jarak jauh akan sulit mengikuti seleksi CPNS kalau kampusnya tidak benar-benar terdaftar dan terakreditasi.(*/zuh/app)

Sumber: