MBTK Harus Diselamatkan

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Kabar tentang sejumlah investor yang berencana hengkang dari Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) mendapat perhatian serius kalangan pelaku usaha. Legislatif hingga pengusaha di Kaltim menyarankan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim kembali duduk satu meja dengan para penanam modal tersebut. Berdialog mencari jalan tengah. Guna mengamankan kepentingan besar daerah kawasan itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, menyayangkan munculnya wacana ini. Ia menilai, apabila para investor tersebut benar-benar angkat kaki, maka hal tersebut merupakan kerugian besar bagi Kalimantan Timur. Di satu sisi menurutnya, Pemprov tak punya nilai tawar yang cukup untuk menahan para pengusaha itu rencana mereka menarik diri. Pasalnya yang menjadi masalah adalah para investor merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Dalam pandangannya, untuk membangun kawasan industri pemerintah memang dituntut untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai dan layak. Misal, yang paling mendasar adalah infrastruktur jalan, dermaga, air, listrik dan sebagainya. "Pemprov juga harus mempertimbangkan itu. Kalau hanya disuguhi hutan, mau bagaimana? Tentu sangat tidak menarik. Kalau investor itu hengkang sebetulnya kerugian bagi Kaltim," ucapnya kepada Disway Kaltim, Rabu (15/9 Terlebih, di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, amat sulit mendatangkan investor, kata dia. Sehingga pemodal yang sudah ada seharusnya  dipertahankan agar tidak hengkang. bagaimanapun caranya Satu sisi, ia juga melihat keadaan pemerintah daerah menjadi dilematis. Di mana sebagian besar anggaran sebagian besar terserap untuk pengendalian pandemi. Namun juga didesak untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan industri untuk mendongkrak perekonomian. "Tapi tetap, saran kami, Pemprov seharusnya menjaga investor yang sudah ada. Karena mereka juga sudah terlanjur menanamkan modalnya di situ," ujar ketua Apindo. Slamet berpandangan, bahwa seharusnya ada kemudahan bagi para investor pada masa awal mereka menanamkan modal. Terutama menurutnya soal sewa lahan. Bahkan bila perlu digratiskan terlebih dahulu. Tarif sewa lahan baru diterapkan ketika perusahaan mulai beroperasional. "Seperti di luar negeri, sekian tahun pertama bebas pajak dan sewa. Kalau bisa seperti itulah Pemprov. Supaya bertambah investor. Bukan malah hengkang. Bahkan kalau perlu lima tahun pertama dibebaskan sewa lahan dan pajak. Hendaknya Pemprov mempertahankan itulah. Sementara itu, anggota DPRD Kaltim, Bagus Susetyo mengungkapkan pandangan bahwa Pemprov dan Pemkab Kutim perlu menelaah lebih jauh terkait permintaan para investor tersebut. Pemerintah daerah harus mampu membuat rumusan strategis yang menguntungkan bagi semua pihak. Demi menyelamatkan kepentingan bersama di kawasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. "Jadi kalau saya boleh menyampaikan, terkait keluhan atau keinginan para investor mesti dicermati dulu. Apakah yang disampaikan itu realistis, wajar, atau berlebihan. Kedua memang KEK MBTK ini sudah besar. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran pemerintah di sana. Baik itu APBN maupun APBD Kaltim," tuturnya seperti dikutip dari Disway Kaltim. Anggaran yang digelontorkan itu, jumlahnya ratusan miliar hingga triliunan. Yang diperuntukkan ke pembangunan insfrastruktur seperti pelabuhan, jaringan air bersih, jaringan listrik dan sebagainya. Kendati ia mengakui keadaanya memang belum maksimal. Oleh sebab itu, sekretaris Komisi II berharap semua pihak yang berkepentingan duduk satu meja. Untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Dari pihak investor, menurutnya, juga harus siap memberikan paparan program rencana kegiatan dan pengembangan mereka di kawasan itu. Sehingga Pemerintah sebagai regulator juga bisa realistis dalam menimbang. Lebih jauh ia mengungkapkan, KEK MBTK sedianya memang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian. Sehingga sumber penganggarannya langsung dari APBN. Namun pada kenyataannya, kata Bagus, hampir 80 persen sarana dan prasarana yang ada saat ini dikerjakan dengan APBD Kaltim. Sehingga ia berharap agar para investor memahami hal itu. Bahwa tidak mungkin lagi Pemprov Kaltim mengeluarkan anggaran untuk itu. Melihat sudah demikian besarnya anggaran daerah yang dikeluarkan. "Itu mereka harus disepahamkan dulu. Sehingga kalau investor akan berinvestasi di bidang sarana dan prasarana. Mestinya bisa mengurangi harga sewa lahan kalau lahan belum siap. Tapi kalau lahan sudah siap, mestinya investor menerima nilai sewa tersebut. Ini yang kita harus ada keterbukaan," beber ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim. Di satu sisi, kondisi sekarang menurutnya tak bisa berharap besar kepada Pemda. Melihat kondisi keuangan yang terfokus ke penanganan wabah COVID-19. Ia juga mendorong, agar Pemprov memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melengkapi kebutuhan infrastruktur di kawasan industri tersebut. "Pemprov harus bisa memperjuangkan untuk dapat alokasi dari APBN. Walaupun memang kondisi sekarang ini posisinya pemerintah fokus ke penanganan COVID-19. Tapi paling tidak ada schedule ulang sampai kondisi keuangan jadi lebih baik," tutupnya. *DAS/AVA/YOS

Sumber: