Pembiayaan BPJS Kesehatan Sering Kurang, Pemprov Kaltim: Banyak Masyarakat dan Rumah Sakit Mengeluh

"Semua pasien tetap kami rawat sesuai kebutuhan. Kalau ada paket pembiayaan yang tidak terpenuhi, kami usahakan diatur dengan subsidi silang dari pendapatan lain," tuturnya berbicara melalui aplikasi pesan instan dengan nomorsatukaltim.com – Disway News Network (DNN).

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kaltimtengseltara, Prio Hadi Susatyo dalam forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan tersebut mengakui dan menyambut baik aspirasi masyarakat tentang adanya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak ter-cover secara komprehensif oleh BPJS selama ini.

“Terima kasih informasinya, Pak Sekda, akan kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Memang, menurut Prio --sapaannya, pembiayaan untuk peserta JKN semestinya ter-cover secara komprehensif. Baik dalam pelayanan di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di rumah sakit. Pembayaran biaya pelayanan oleh rumah sakit mestinya tidak melihat lama waktu perawatan.

“Selama secara kebutuhan medis masih diperlukan, maka jaminan pelayanan kesehatannya harus tetap di-cover oleh BPJS."

Karenanya, BPJS pada kesempatan itu menerima keluhan dan bersedia mengevaluasi persoalan serta mengkaji ulang pola penghitungan tanggungan biaya pengobatan.

"Untuk kondisi yang disampaikan Pak Sekda, kami akan tindak lanjuti, kami pelajari kembali, kenapa hal ini terjadi, harapannya tidak akan terulang diwaktu-waktu berikutnya," tandas Priok Hadi Susatyo. (DAS/AVA)

Sumber: