Seragam Gratis Siswa PPU di Tengah Belajar Daring

Program seragam gratis bagi siswa Penajam Paser Utara (PPU) akan kembali lagi. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran. Namun di tengah pandemi saat ini, DPRD meminta program itu dievaluasi.

nomorsatukaltim.com - Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi program rutin ini Rp 14 miliar. Nilai tersebut, tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Senada, jumlah siswa seluruh jenjang, dari TK hingga SMA penerima seragam gratis se-kabupaten PPU, sekira 13 ribu siswa. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Alimuddin mengatakan saat ini proses penyediaan seragam bagi siswa untuk tahun ajaran 2021/2022. Hingga kini masih dalam tahap lelang di Unit Pengadaan Lelang (ULP). “Seragam sekolah inikan program dari pak bupati, jadi sudah berjalan dua tahun dan tahun ini kembali kita anggarkan,” ujar Alimuddin, Senin (26/7/2021). Satu paket seragam sekolah yang diberikan berisikan empat setelan seragam. Seragam umum, batik, pramuka dan baju olahraga. Di samping itu, masing-masing siswa juga akan menerima sepatu dan tas sekolah. “Yang berbeda tahun ini adalah kualitas sepatunya lebih bagus dari tahun kemarin. Kalau lain-lain kurang lebih sama seperti tahun lalu,” jelasnya. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk meringankan beban orangtua siswa di tengah pandemi COVID-19. Rencananya, paket perlengkapan sekolah akan diberikan kepada siswa pada Oktober mendatang.

MINTA DIEVALUASI

Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR menyoroti program tersebut. Ia meminta pada Pemkab untuk mengevaluasi pengadaan seragam sekolah gratis. Bukan tanpa alasan, Pasalnya tahun kedua pandemi COVID-19, proses belajar mengajar tatap muka di sekolah juga belum dibuka. Bahkan, menurutnya, seragam gratis yang dibagikan tahun lalu mungkin tidak terpakai. Karena sekolah masih tutup. “Terkait kebijakan bupati menggratiskan seragam sekolah sebaiknya dievaluasi. Kalau bisa yang diberi bantuan seragam gratis untuk siswa kurang mampu saja, jangan pukul rata. Jadi, anggarannya itu bisa disisihkan untuk kepentingan penanganan COVID-19. Coba lihat sekarang yang menjalani isolasi mandiri harus membiayai dirinya sendiri,” katanya. Politikus Partai Demokrat ini mengakui niat program ini cukup baik untuk meringankan beban orang tua. Namun, tidak di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena masih banyak yang lebih urgen untuk diatasi. Satu sisi, anggaran yang ada sangatlah terbatas. “Seandainya kondisi normal, tidak seperti sekarang. Kami pasti tidak meminta untuk mengevaluasi program itu," ucap politikus Partai Demokrat ini. Menanggapinya, Alimuddin mengatakan pendapat itu tidak ada salahnya. Karena akan menjadi pertimbangan dan masukan untuk pemerintah daerah ke depan. Olah karena itu, alangkah lebih baiknya masukan itu langsung disampaikan kepada kepala daerah selaku pengampu kebijakan tertinggi. Karena Disdikpora hanya sebagai dinas teknis yang menjalankan program yang telah tertuang di APBD. “Kewenangan kami adalah melaksanakan kegiatan yang ada dalam APBD. Apalagi program prioritas ini kami jalankan dan masuk bagian tolok ukur kinerja kami di dinas,” terangnya. Apalagi, program ini masuk dalam skala prioritas Pemkab PPU. Alasannya tetap dijalankan semata karena dianggap membantu meringankan beban orang tua di tengah pandemi COVID-19 dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah. “Pengadaan seragam gratis itu untuk membantu meringankan beban masyarakat baik sebelum pandemi maupun di tengah pandemi seperti sekarang,” tutupnya. (rsy/zul)

Sumber: