Ajat: Golkar Bukan Milik Rudy Mas’ud, Rudy: Jangan Ikut Campur!

Pendukung politisi Partai Golkar, Makmur, menyegel Sekretariat partai itu di Kabupaten Berau. Massa menolak rencana pelengseran bekas bupati mereka oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai beringin. Kedua kubu saling ancam. 

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Makmur, membuat simpatisannya di Bumi Batiwakkal, bereaksi. Sekretariat DPD Partai Golkar Berau sampai-sampai disegel, Jumat (25/6) kemarin. Tak hanya melakukan penyegelan sekretariat, massa aksi juga membakar spanduk bergambar Ketua DPD I Golkar Rudy Masud dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Aksi digelar karena kekecewaan terhadap keputusan DPP Golkar, yang melengserkan jabatan Makmur dari ketua DPRD Kaltim. Koordinator Aksi, Ajat Sudrajat mengatakan, masyarakat Berau kecewa atas tindakan DPP Golkar. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh petinggi partai telah mencederai hati masyarakat. Berau sendiri, kata Dia, telah menyumbang 34 ribu suara untuk partai beringin. Dan itu dukungan yang diberikan untuk sosok Makmur. Bukan partai. “Kami akan menyegel kantor DPD Golkar Berau sampai tuntutan kami ditindaklanjuti,” kata Ajat. Pihaknya mengancam akan melakukan aksi hingga tujuh hari. Dan akan bersurat ke DPP Golkar, serta melampirkan seluruh tanda tangan yang telah dikumpulkan dari masyarakat. “Kami tidak main-main. Kami akan kawal Pak Makmur sampai mendapatkan keadilan. Kami juga akan bersurat ke Mahkamah Partai,” tegasnya. Lanjut Ajat, DPP Golkar harus mencabut surat persetujuan PAW yang ditujukan kepada DPD Golkar tingkat I. “Partai Golkar bukan milik Rudy Masud. Jangan bangun politik dinasti. Jangan cederai hati masyarakat,” ungkapnya. Dalam aksi itu, pendemo juga memajang karangan bunga yang bertuliskan matinya demokrasi di tubuh Partai Golkar. Pihaknya menilai, karangan bunga itu layak diberikan ke Golkar. Karena, partai tersebut tidak berpihak kepada suara rakyat. “Kami sampaikan turut berduka cita atas matinya keadilan terhadap putra daerah Berau,” bebernya. Dukungan terhadap Makmur juga muncul dari kalangan tokoh masyarakat. Salah satunya adalah Fahmi Rizani. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh DPP Golkar adalah sebuah kezaliman. “Apapun alasannya, Pak Makmur itu dipilih bukan karena partainya. Tapi memang karena sosoknya,” tegasnya. Bahkan, mantan kepala Dinas Perhubungan Berau ini pun mengungkapkan keberhasilan Makmur dalam membangun daerah itu. “Dua periode beliau memimpin Berau. Semua masyarakat mengakui keberhasilan itu,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Parta Golkar (AMPG) Berau, Nasrullah mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya sebagai instrumen partai DPD tingkat II, akan menyikapi persoalan itu melalui pleno tinggat daerah. Karena, menurutnya, keputusan itu bersifat kolektif kolegial. “Bulan depan akan ada Rapat Koordinasi di DPD. Dan aspirasi itu akan kami sampaikan ke DPD,” tandasnya. Sebelumnya, dukungan menolak PAW ketua DPRD Kaltim, terus mengalir. Meski demikian, Makmur belum membeberkan langkah yang diambil, dan mengaku masih menghimpun sesuatu. Mantan bupati Berau dua periode ini, mengklaim hingga saat ini masih mengemban amanah yang diberikan, yakni masih menjadi ketua DPRD Kaltim. “Saya berterima kasih banyak atas dukungan yang diberikan masyarakat Berau. Semua dalam proses,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (23/6) lalu. Dia belum bisa menyampaikan, apa saja langkah yang akan diambil nanti. Apakah akan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai, atau melalui mekanisme lain. Namun, dipastikan Makmur, apapun langkah yang akan diambil tetap mengacu dengan mekanisme Partai Golkar. “Nanti. Belum saatnya saya bicara itu. Saya sedang menghimpun sesuatu, yang jelas kita akan ikuti sesuai aturan,” katanya. Terkait menghimpun sesuatu yang dimaksud, Makmur belum mau memberitahukan atau membukanya ke publik. Ketika ditanya, apakah ada partai-partai lain yang mencoba melakukan pendekatan untuk berpindah haluan di tengah persoalan PAW tersebut. Sejauh ini, diakuinya, tidak ada tawaran dari petinggi partai lain guna memanfaatkan situasi itu. Seperti diketahui, pasca ribut-ribut PAW, Makmur bertemu dengan Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun. “Kalau itu memang tidak ada. Memang ada beberapa teman dari partai lain yang berkomunikasi, tapi itu hanya menyampaikan simpati saja, bukan tawaran untuk pindah,” ujarnya. Ditegaskannya, sampai saat ini masih menjadi kader Partai Golkar yang memiliki loyalitas kepada organisasi. “Sebagai bagian dari anggota golkar tentu ada proses-proses. Apalagi kan Partai Golkar ini merupakan organisasi yang tua dan profesional,” tutupnya. Jangan Ikut Campur  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud tak bergeming mendengar gelombang dukungan simpatisan Makmur di Kabupaten Berau. Yang menyatakan penolakan terhadap keputusan DPP Golkar.  Permohonan DPD Tingkat I Kaltim untuk merotasi Makmur dari jabatan Ketua DPRD Kaltim sudah disetujui pusat. Rudy Mas'ud bahkan mengancam akan melaporkan aksi penyegelan sekretariat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Berau dan aksi demonstrasi yang berujung pembakaran atribut partai oleh simpatisan Makmur di Bumi Batiwakkal, kepada aparat penegak hukum. Ia menilai tindakan tersebut sudah sangat berlebihan. Dan termasuk perbuatan melawan hukum. "Siap-siap saja kami laporkan ke pihak APH (aparat penegak hukum). Itu perbuatan melawan hukum," kata Harum -- sapaan Rudy Mas'ud, berkomunikasi dengan Disway Kaltim, Jumat (25/6) malam.  Harum menjelaskan, proses rotasi jabatan pimpinan DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas'ud telah berlangsung sejak Februari lalu.  Melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART Partai Golkar. Serta merupakan aspirasi dari fraksi Partai Golkar di Karang Paci dan struktur Partai Golkar di DPD Tingkat I Kaltim. Menurutnya pula, proses tersebut adalah murni urusan internal rumah tangga partai berlambang pohon beringin.

"Orang luar jangan ikut-ikut. Karena tidak mengerti AD/ART Partai Golkar," Rudy Mas'ud

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu tak menampik bahwa kerusuhan hingga penyegelan sekretariat Partai Golkar di Berau merupakan aspirasi para simpatisan partai. Harum alias Rudy Mas'ud hanya menegaskan satu hal. "Seluruh petugas partai wajib tundak dan taat aturan partai," katanya mengakhiri. Sementara dalam wawancara awal pekan ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Andi Harahap bilang nama calon pengganti Makmur sudah ada sebelumnya.   Ada beberapa nama kader Beringin di Karang Paci yang digadang-gadang menggantikan tokoh asal Berau itu. Menurut Andi Harahap, semua proses diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Namun, ia menyebut, apapun keputusan DPP harus dijalankan. Tidak bisa struktur Partai di tingkat DPD menyalahi ketentuan tersebut. Andi Harahap enggan menjawab ketika ditanya mengenai adanya usulan penggantian dari Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. Ia juga menolak menjawab gamblang ketika ditanya mengenai surat permohonan persetujuan dari DPD Golkar Kaltim kepada DPP Golkar di Jakarta. "Bukan, kan memang sudah waktunya pergantian antara waktu, tinggal DPP bagaimana mengaturnya. Saya rasa Pak Makmur sendiri dengan DPP kurang ini... Iya nggak?" ujarnya dalam wawancara.   "Saya tidak bisa campur sampai ke situ. Ketua fraksi, yang penting ada surat, kami sebagai fraksi ya melaksanakan. Iya nggak? Fraksi mengikuti aturan Partai," ujar bekas Bupati PPU itu. "Tinggal nanti, bagaimana aturan lembaga, tanyakan saja ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD (Kaltim) ini," ucapnya lagi. Politisi senior ini, menyakan bahwa surat DPP Golkar telah sampai ke sekretariat DPRD Kaltim, Senin (21/6). Tinggal, katanya, persiapan-persiapan penggantiannya. Menurutnya, proses itu dikembalikan lagi kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kaltim. "Semua Fraksi harus memberikan suara. Kan ini masih lembaga. Tidak hanya Partai Golkar," bebernya. Kendati begitu, Andi Harahap menolak menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan sebagian besar fraksi di Karang Paci tidak menyetujui. "Enggak tau saya kalau itu. Kalian tinggal tanyakan saja," sebutnya. "Pertukaran saja ini. Tapi saya enggak tahu Pak Makmur jabat apa nanti." "Ada evaluasi dan permohonan, saya enggak tahu. Itu perintah. Pembahasan sudah ditentukan dari DPP. Apanya yang mau dibahas lagi. Siapa yang mau bahas?" pungkasnya. *FST/APP/DAS/YOS

Sumber: