Segera Dibuka, Andi Harun Bakal Ganti Nama Jembatan Mahkota 2

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Segera dibuka dalam waktu dekat, nama Jembatan Mahkota II akan diganti oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Rencana itu diungkapkan wali kota yang baru menjabat itu, saat memberikan informasi terbaru hasil penyelidikan jembatan yang retak.

"Saya akan berikan nama baru untuk jembatan itu. Minggu ini saya tanda tangani Surat Keputusannya," ucap Andi Harun. Politisi Gerindra itu menyatakan pemberian nama baru untuk jembatan yang melintang dari Simpang Pasir, Palaran ke Sungai Kapih, Sambutan itu segera dibahas. "Tahapan mengganti nama Jembatan Mahkota II akan dibahas internal Pemkot Samarinda. Kalau saya bocorkan sekarang namanya tidak mengejutkan lagi," kata Andi Harun saat ditanya soal nama baru jembatan. Sementara Sekretariat Pemkot Samarinda memberi sinyal pembukaan Jembatan Mahkota II dalam waktu dekat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, pihaknya telah mendapat keterangan lisan dari Kementerian PUPR. Yang menyatakan jembatan tersebut dalam keadaan aman untuk dioperasionalkan. Pemkot, katanya, hanya tinggal menunggu surat resmi yang dari kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu. "Mengenai finalisasi pembukaan kembali Jembatan Mahkota II, dalam tempo sesingkat-singkatnya akan dibuka, kalau suratnya sudah datang," ujar Andi Harun, Senin (24/5). Namun begitu, kajian-kajian mengenai status kerusakan jembatan tetap harus dilanjutkan. Termasuk juga menunggu kedatangan peralatan yang disebut Crack Detection Microscope, dari kementerian. Alat itu diperlukan dalam proses penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui penyebab keretakan yang terjadi pada Pile Cap Pylon 7 jembatan tersebut. Pemkot juga dikatakan telah berupaya melakukan pencarian alat CDM itu secara mandiri untuk mempercepat penyelidikan mendetail. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hero Mardanus mengatakan hal yang lebih spesifik. Ia bilang Kementerian PUPR dijadwalkan memberi surat rekomendasi resmi pekan ini. Untuk pembukaan Mahkota II lebih cepat. Namun, kemungkinan pembukaan secara bersyarat. "Ada pertimbangan memberikan keringanan dari hasil pertemuan virtual dengan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Indikasinya dibuka cepat, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi," imbuh Hero. (das)  

Sumber: