Sekolah Tatap Muka Tergantung Wali Kota

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Ribut-ribut pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terus bergulir. Berbgai pendapat mengemuka setelah pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor. Yang meminta PTM ditunda sampai situasi pandemi COVID-19 benar-benar terkendali.

Salah satunya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin. Asli mengatakan, bahwa yang berwenang memutuskan kebijakan PTM di daerah adalah kepala daerah itu sendiri. Dalam hal ini, di Samarinda yang memutuskan adalah Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia berujar, bahwa pihaknya telah mulai menjalankan pembelajaran langsung di ruang kelas sejak hampir dua bulan lalu. Yang sudah disiapkan mulai akhir 2020. Samarinda mulai membuka empat sekolah pada akhir Februari. Dalam kerangka program Sekolah Tangguh COVID-19. Yang dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. "Karena ada SKB itu akhirnya kita siapkan empat sekolah pertama sejak sekitar 1,5 bulan lalu," ujar Asli, Rabu (21/4). Pada bulan berikutnya, Samarinda kembali membuka lima sekolah. Dan hingga kini telah ada sembilan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka. Itu dari 320 sekolah di bawah wewenang pemerintah kota. Dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang terletak di pinggiran kota. "Artinya jika kita bandingkan jumlah itu dengan 320 sekolah dari TK sampai SMP, itu sangat kecil," imbuhnya. Terlepas adanya pro dan kontra, pembukaan sekolah secara bertahap ini, adalah maksud pemerintah ingin membuktikan dan meyakinkan masyarakat. Bahwa hal ini bisa berjalan dengan baik selama protokol kesehatan ditegakkan. Lebih lanjut ia memaparkan, sembilan sekolah yang dibuka telah berjalan dengan baik dan aman. Yang artinya penerapan skema protokol yang diuji cobakan sejauh ini terbilang berhasil. Memang secara umum skema pembelajaran ini mengatur aktivitas siswa/siswi didik secara ketat. Secara umum penjelasannya, anak didik sudah dikontrol sejak dari rumah. Lalu di sekolah diwajibkan tidak melepas masker. Mencuci tangan dan melalui pemeriksaan suhu tubuh. Lalu kapasitas ruang kelas hanya diisi separuhnya. Begitu pun jam pelajaran yang dipangkas hingga 50 persen bahkan lebih, dari biasanya. Di luar jam belajar, metode sekolah tangguh ini tidak melaksanakan kegiatan apapun. Tanpa terkecuali kegiatan ekstrakurikuler. Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa keputusan membuka sekolah-sekolah di pinggiran karena pemerintah tidak ingin memperparah potensi learning loss.  Atau kehilangan kemampuan belajar anak didik. Sebab tak dapat dipaksakan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena keterbatasan akses jaringan internet. "Itu latar belakang, kenapa Samarinda melaksanakan uji coba. Saya kira mungkin statement Pak Gubernur itu secara keseluruhan. Tapi terlepas itu. Biar Pak Wali Kota yang menjawab, karena yang berwenang memutuskan di daerah adalah kepala daerahnya," urainya. Lagi pula, tambahnya, benteng terakhir yang memutuskan hal ini adalah orang tua siswa/siswi itu sendiri. "Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan kita tidak mungkin juga membuka sembilan sekolah," sambungnya. (das/eny)

Juni Siapkan 50 Sekolah

Kadisdik Asli Nuryadin mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan membuka lima sekolah terakhir dalam rangka uji coba. "Tinggal kita laporkan lagi ke Pak Wali Kota. Kalau disetujui, menurut schedule kita berarti awal Mei dijalankan," ujarnya. Selanjutnya, pada Juni, Disdik mempersiapkan 50 sekolah menggelar PTM secara serempak. Itu mengikuti program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Juli mendatang. Pembukaan 50 sekolah tersebut, katanya, merupakan representasi dari PTM fase kedua dalam program sekolah tangguh. Kendati demikian, proses itu menurut Asli, juga tidak semudah membalik telapak tangan. "Kita juga tidak mau langsung 100 persen. Artinya jika 50 itu ditambah 14 sekolah yang telah dibuka di awal, totalnya menjadi 64, artinya masih di bawah separuh." Artinya, hal ini sudah sesuai dengan tahapan yang diperlukan. Dengan perhitungan bahwa belum semua guru dan tenaga kependidikan yang telah divaksinasi COVID-19. Asli menyebut, jumlah guru dan TPK di Samarinda sekitar 10.600 orang. Sementara yang telah menerima imunisasi baru berkisar 500 orang. Masih ada sekitar 10.100 vaksinasi guru dan PTK yang mesti dikejar. Jika asumsinya, Juli PTM digelar 100 persen. "Tapi tidak ada salahnya saya kita, guru dan TPK divaksin saja duluan. Baru kita buka semua (sekolah)," sebut Asli. Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, Kemendikbud tengah mengupayakan percepatan program vaksinasi untuk guru dan PTK. Ada kemungkinan imunisasi virus corona kepada guru dan PTK itu nanti dilakukan melalui laboratorium Universitas Mulawarman. "Memang kita apresiasi Dinas Kesehatan, yang sudah maksimal memberi kita kuota vaksin. Tapi kalau vaksinnya kurang mau bagaimana." Di luar itu semua, menurut Asli, pemerintah provinsi pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengatur sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB. "Kita tidak tahu juga statement Pak Gubernur itu apakah berlaku untuk semua atau bagaimana?," tanya Asli. (das/eny)

Sumber: