Pemekaran Wilayah Masih Jadi Agenda Elit

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur tak akan tercapai tahun ini. Pengamat hukum Herdiansyah Hasmzah mengatakan, pemerintah masih disibukkan dengan isu pemindahan ibu kota negara baru dan penanganan COVID-19.

“Bagi saya, wacana tentang daerah otonomi baru, atau DOB Samarinda Seberang adalah wacana yang tidak tepat untuk kondisi sekarang yang sekarang ini," kata akademisi Universitas Mulawarman itu, dalam sebuah video yang dikirimkan ke redaksi. Baca juga: Semangat Pemekaran Wilayah, tapi Tanpa Kajian Ia menyebut alasannya. Pertama pemerintah pusat setelah memberlakukan moratorium selama lima tahun, kembali memperpanjang moratorium daerah pada 2021. Artinya bisa dipastikan, sepanjang tahun ini tidak akan ada usulan pemekaran daerah baru. "Yang kedua, kita mesti pahami juga bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memperpanjang moratorium itu adalah masalah keuangan. Berdasarkan data BPK misalnya, hampir di daerah-daerah otonomi baru itu bertumpuk pada transferan keuangan pusat. Artinya, itu menjadi beban bagi pemerintah pusat," imbuh Castro, sapaannya. Data ini berbeda dengan apa yang disebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyebut hanya 10 daerah yang masih tergantung APBN. Sedangkan ratusan lainnya bisa lepas dari anggaran pusat. "Kita belum bicara misalnya fokus mengenai Pemerintah sekarang adalah pembiayaan yang bersamaan dengan COVID-19. Belum lagi bicara soal IKN yang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar," katanya. Masalah lain yang juga tak kalah krusial ialah wacana DOB hingga saat ini cenderung masih sangat elitis. Baca juga: Menanti Restu Kepala Daerah di Balik Pemekaran Wilayah “Hanya menjadi konsumsi bagi para elite politik. Tidak membumi atau tidak mengakar kepada masyarakat. Khususnya Samarinda Seberang," ucap Castro. Selain itu, masyarakat juga belum menemukan riset-riset yang memadai apakah DOB sebagai solusi yang paling tepat bagi masyarakat di Samarinda Seberang. “Jangan-jangan misalnya kalau infrastruktur kita perbaiki, pelayanan dasar diperbaiki, ya wacana tentang DOB ini juga akan hilang dengan sendirinya, kira-kira begitu," pungkasnya. Berdasarkan data Sekretariat Daerah Kalimantan Timur, sejumlah dearah yang menuntut pemekaran wilayah antara lain Kutai Tengah, Anggadayu, dan Kutai Pesisir, dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu Berau Pesisir dari daerah induk, Kabupaten Berau. Ada juga Kabupaten Kutai Utara dan Sangsaka ingin berpisah dari Kutai Timur. Paser Tengah dan Paser Selatan mengajukan lepas dari Kabupaten Paser. Dan Samarinda Seberang ingin lepas dari Kota Samarinda. Wacana pemekaran muncul kembali seiring pembicaraan otonomi khusus Papua di DPR RI. Meski tuntutan pemekaran daerah masih akan berlangsung lama, namun anggota DPR RI, Iwan Fecho mendukung wacana ini terus diembuskan. “Supaya agenda ini tidak hilang,” katanya. Wakil Sekjen Demokrat itu mendukung pemisahan wilayah. Senada dengan anggota DPR RI lain yang berasal dari Kaltim, Rudi Mas’ud dan Safaruddin. (aaa/yos)

Sumber: