Makolatgab Dikepung Penduduk Desa Sekerat, TNI Batasi Latihan

Makolatgab Dikepung Penduduk Desa Sekerat, TNI Batasi Latihan

Permukiman penduduk di sekitar kawasan Markas Komando Latihan Gabungan (Makolatgab) TNI di Kabupaten Kutai Timur, terus tumbuh. Akibatnya, TNI Angkatan Darat membatasi jenis latihan tempur di kawasan yang diresmikan sepuluh tahun itu. Kondisi ini disampaikan Panglima Komando Daerah (Pangdam) VI Mulawarman, Mayjen TNI Heri Wiranto usai memantau langsung kawasan itu.

nomorsatukaltim.com - Sekitar pukul 09.12 Wita, heli Agusta Westland mendarat mulus di helipad Kantor Bupati Kutim, kompleks perkantoran Bukit Pelangi. Rombongan Mayjen TNI Heri Wiranto disambut Dandim 0909/SGT, Letkol Czi Pabate, dan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati, Kasmidi Bulang. Usai beristirahat, rombongan itu menuju Makolatgab di Desa Sekerat, Dusun 3, Kecamatan Bengalon. “Ini dalam rangka kunjungan kerja saya. Selain silaturahmi sekaligus juga melakukan pembinaan satuan kami Kodim 0909/Sangatta,” ucap Heri Wiranto kepada wartawan. Selain itu yang jadi perhatian adalah langkah penanganan COVID-19. Mengingat Kaltim menjadi daerah yang tertinggi penularan di luar Pulau Jawa dan Bali. Sehingga ia merasa perlu mengetahui langkah pemerintah di daerah mengenai penanganan pandemi ini. “Kami berupaya untuk terlibat dalam menekan angka penularan COVID-19 ini,” kata jenderal bintang dua ini. Ia juga meyakinkan, agar ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Tentu menjadi langkah agar upaya menekan penularan COVID-19 di Kutim dapat optimal. Sudah berjalan di beberapa desa. Ia menilai kondisinya cukup bagus. “Angkanya tidak terlalu besar. Semoga bisa tetap terjaga dan perlahan menurun,” bebernya. Ditambah lagi, ada program vaksinasi nasional. Menurutnya, tugas daerah adalah meyakinkan masyarakat untuk bisa ikut dalam program tersebut. “Untuk ini Kodim nantinya bisa membantu,” imbuhnya. Kemudian ada hal lain yang jadi perhatiannya di Kutim. Karena Kutim memiliki Makolatgab TNI di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon. Daerah latihan yang sudah digunakan sejak 2010 lalu kini semakin padat. Akibat perkembangan penduduk di Kutim. “Hal ini tentu akan jadi masukan bagi saya untuk diteruskan ke pimpinan nantinya,” ungkapnya. Dirinya melihat sendiri dari udara. Ditambah dengan penjelasan dari Dandim 0909/SGT dan bupati. Kini Makolatgab itu dikepung pemukiman penduduk. Sehingga akan susah jika dipakai untuk melakukan latihan tempur. Tapi menurutnya, materi latihan banyak jenisnya. Usai melihat langsung kondisi Makolatgab, menurutnya masih bisa dipakai. Meski itu hanya latihan skala kecil. Seperti latihan terjun atau pendaratan. Tetapi tetap akan ada survei lebih jauh dari TNI terkait persoalan ini. “Tapi materi latihan itu banyak, tergantung materi seperti apa. Mungkin masih bisa latihan pendaratan atau lainnya,” urainya. Diketahui, Makolatgab itu diresmikan pada Agustus 2010 silam. Dibangun di atas lahan seluas 2.600 hektare. Tepat berada di bibir pantai Sekerat. Sebelumnya, kawasan itu sempat dipakai latihan gabungan TNI pada tahun 2008. Untuk kemudian dijadikan Makolatgab. Saat itu kawasan latihan masih masuk jarak aman dari pemukiman penduduk untuk latihan tempur. Begitu pula pada latihan di tahun 2013. Bahkan sampai melibatkan 16.745 prajurit TNI. Mulai Angkatan Darat, Laut dan Udara terlibat dalam latihan kala itu. Kini kondisinya sudah berubah. Hingga jadi pertimbangan untuk melakukan latihan berikutnya. Terpisah, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menambahkan terkait kondisi Makolatgab TNI. Dirinya yang turut meninjau bersama Pangdam dan Dandim melihat kondisi masih terawat. Sehingga dinilai masih dapat dipakai untuk latihan militer. “Alhamdulillah kondisi Makolatgab masih terawat dengan bagus. Masih layak digunakan latihan. Ya, semuanya itu nanti tergantung kebijakan dari Panglima TNI,” ujar Ardiansyah. Dirinya juga tak mengelak perihal banyaknya pemukiman penduduk di sekitar Makolatgab. Apalagi sudah ada pula aktivitas perusahaan yang memanfaatkan wilayah tersebut. Semua keputusan nantinya akan diserahkan kepada Panglima TNI. “Untuk skala besar, sepertinya sudah padat penduduk yang berdomisili di sana. Jadi tidak bisa. Kalau skala kecil masih bisa,” tandasnya. (bct/yos)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: