Pembangunan IKN Tertunda Tahun Ini, DPRD Kaltim: Emang Rugi Apa Kita?

“Tertundanya pembangunan IKN hanya akan merugikan para investor, bukan warga Kaltim”

nomorsatukaltim.com - PERNYATAAN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Suharso Monoarfa memantik reaksi beragam. Melalui akun Instagram pribadinya, Ketua Umum PPP itu menyampaikan informasi bersayap soal pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara. “Sahabat yang saya cintai, pemindahan Ibu Kota Negara baru akan dilakukan secara bertahap dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024”. Tulis akun centang biru @suharsomonoarfa, awal pekan ini. Suharso juga menyampaikan alasan tertundanya pembangunan IKN baru di Kaltim. Lantaran saat ini pemerintah pusat sedang fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi. "IKN baru ini kita memiliki harapan besar. Kita mengharapkan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan jutaan lapangan kerja dan kesejahteraan," imbuhnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suharso Monoarfa (@suharsomonoarfa)

Tertundanya pembangunan IKN ditanggapi santai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim, Muhammad Samsun. Dikonfirmasi Kamis (18/3/2021), politisi PDIP itu menyatakan keputusan itu tidak berpengaruh bagi warga Kaltim. "Saya pikir mundurnya pembangunan IKN tidak akan berpengaruh apa-apa buat kita (warga Kaltim)," ungkapnya. Lebih lanjut Samsun mengatakan, bahkan sejak awal rencana pemindahan IKN di Kaltim tidak merugikan pihak manapun. Begitu pula dengan penundaan pembangunannya. Sebagai bagian dari NKRI, Kaltim bersiap dan menerima ketika rencana megaproyek akan berlangsung di daerah ini. Sehingga menurutnya tidak perlu ada yang merasa dirugikan atas penundaan pembangunan IKN. "Saya sering mengatakan begini, kita ini kan sebelumnya sedang duduk manis. Tiba-tiba datanglah pemerintah pusat untuk mau menitip IKN di Kaltim. Ya kita sebagai warga bagian NKRI tentu harus menerima," terangnya. "Dan kemudian hari ini ditunda, ya terserah dengan yang punya hajat saja. Mau ditunda silakan, dilanjutkan ya juga dipersilakan," sambungnya. Samsun buru-buru menjelaskan pernyataannya itu. Bahwa pemindahan dan pembangunan IKN bukanlah hajatan pemerintah daerah. Walaupun ada yang merasa dirugikan dengan penundaan pembangunan IKN ini, namun menurutnya hal itu hanya dirasakan bagi para Investor. "Emang ada rugi apa di kita? Ya tidak ada ruginya. Karena ini memang bukan hajat kita. Kalau yang rugi investor, mungkin iya. Seperti investor yang sudah menanamkan saham dan investasi di Kaltim dengan harapan IKN segera dibangun lalu tertunda, mungkin iya mereka merasa rugi," jelasnya. Justru, kata Samsun, dengan mundurnya jadwal pembangunan IKN, warga Kaltim bisa mempersiapkan diri supaya bisa terlibat pembangunan. Seperti menyiapkan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur, yang disebutnya hingga saat ini masih terus berjalan. "Kalau mau dibangun sekarang, lahannya 'kan sudah disiapkan, mau dibangun nanti ya juga silakan. Tapi karena itu permintaan pemerintah pusat dan kita bagian dari NKRI, ya kita siap dengan apapun keputusannya," pungkasnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Muhammad Sa'bani mengaku sudah mendengar informasi penundaan rencana pemindahan IKN hingga 2024 mendatang. Dalam hal ini, pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. "Ya kita ikuti saja," jawabnya singkat. Ia memaklumi karena  saat ini, baik pemerintah pusat dan daerah sedang fokus mengatasi dampak pandemi COVID-19. Tak tepat rasanya, jika pemindahan IKN menjadi prioritas. Sementara kondisi bangsa dan negara sedang krisis melawan pandemi. Kepala Bappenas melalui video yang diunggahnya menyatakan IKN baru akan mengembangkan ekonomi regional sebesar 4-5 kali menjadi USD 180 miliar. Selain itu, IKN akan menciptakan 4,3 - 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045. IKN baru nantinya adalah sebagai Superhub. Bersifat locally integrated, globally connected dan universally inspired.  Pertama, Superhub sebagai inspirasi universal yaitu Superhub yang menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi. Kedua, Superhub dan dunia yaitu Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi. Ketiga, Superhub dan Indonesia yaitu Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi Tiga Kota yaitu Samarinda, ibu kota baru, dan Balikpapan dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur. Selain itu, juga menjadi pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia. Dan dipastikan pengerjaan megaproyek IKN di Kaltim itu tetap akan berlanjut. Nantinya Pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutan pembangunannya. Melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT). Atau menggenjot pembangunan melalui investasi. Namun, rencana pemindahan IKN itu, baru akan dimulai pada 2024 mendatang. Hal itu, disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Ia menyebut, saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemindahan IKN yang direncanakan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara ini. Nantinya, akan didukung dengan integrasi ekosistem 3 kota penyangga. Yakni  Samarinda sebagai jantung, kawasan IKN sebagai simpul saraf, dan Balikpapan sebagai otot. Pemindahan IKN ke wilayah Kaltim, juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT). "Di IKN baru ini kita memiliki harapan besar. Kita mengharapkan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menciptakan jutaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Kita juga berharap dan berencana IKN baru menjadi kota cerdas, nyaman, aman, dan berkelanjutan,” ungkap Suharso.  (aaa/krv/yos)

Sumber: