Barang Impor Masih Dominasi Industri Hulu Migas

Jakarta, Nomorsatukaltim.com – Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi menjelaskan, realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada 2020 sebesar US$ 3 miliar atau sebesar Rp 45 triliun.

“Memang tidak sesuai target. Karena itu kan awal COVID-19. Jadi temen-temen kesulitan melakukan adjustment,” ujar Erwin. Dia menjelaskan, tahun lalu target TKDN di industri hulu migas dipatok sebesar 56 persen. Sementara untuk tahun ini, meski sudah ada vaksin, namun pemulihan ekonomi global maupun Indonesia masih belum agresif, sehingga target realisasi TKDN tahun ini sebesar 57 persen. “TKDN 56 persen di tahun lalu dan tahun ini masih posisinya belum banyak perubahan signifikan. Organisasi SKK Migas ditargetkan 57 persen. Jadi, mudah-mudahan memang kita bisa terus berkolaborasi,” ujar Erwin. Ia menyatakan, industri hulu migas mempunyai risiko yang tinggi. Apalagi KKKS membutuhkan komponen yang murah. Agar beban biaya investasi tidak membengkak. Menurutnya, selain masih terbatasnya industri penunjang hulu migas di dalam negeri, persoalan harga juga menjadi tantangan. “Ya kalau dibandingkan sama China gitu tentu lebih murah dari sana. Tapi kan kita bagaimanapun tetap harus memiliki keberpihakan dalam negeri. Makanya, kenapa kami mewajibkan TKDN ini di setiap KKKS,” ujar Erwin. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar menyatakan, peningkatan TKDN harusnya bisa dilakukan di proyek kilang yang digarap oleh PT Pertamina (Persero). Dari lima hingga enam proyek kilang baik pengembangan (Refinary Development Master Plan/RDMP) maupun pembangunan baru (Grass Root Refinary/GRR). Yang menghabiskan anggaran sebesar US$ 50 miliar hingga US$ 65 miliar atau sekitar Rp 800 triliun. Apabila 30 persen saja bisa diserap oleh pelaku usaha dalam negeri, industri nasional bisa kebanjiran proyek. Dengan nilai mencapai Rp 240 triliun. “Kalau kita sih maunya lebih besar lagi dari 30 persen,” kata Bobby. Dia menilai, penggunaan TKDN Pertamina relatif sudah bagus. Yakni di atas 45 persen. Namun ketika dirinci satu per satu, komponen barang atau produknya memang masih rendah. Komponen penggunaan TKDN yang tinggi baru pada jasa engineering serta pada penggunaan tenaga kerja lokal. Sementara untuk produk barang masih didominasi oleh impor. Hal ini pula yang menurut Boby membuat Presiden Joko Widodo meradang. Karena Pertamina masih gemar menggunakan pipa impor. Ini membuat utilisasi pipa buatan nasional menjadi kecil. “Produknya masih kecil, makanya kalau kita lihat kapasitas produksi pabrik pipa kita utilisasinya kurang dari 30 persen. Padahal market-nya ada. Artinya diisi impor,” jelas Bobby. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, presiden langsung memecat salah satu pejabat di Pertamina. Lantaran dinilai tidak mendukung realisasi TKDN di perusahaan. Belum lama ini memang terjadi perombakan direksi secara mendadak di beberapa unit bisnis. Salah satunya direksi subholding kilang atau PT Kilang Pertamina International (KPI). Sementara itu, realisasi TKDN tahun lalu, industri hulu migas tak mencapai target. Hal ini karena dampak pandemi. Banyak proyek yang harus tertunda. Sehingga berdampak pada realisasi TKDN 2020. (de/qn) Sumber: Kadin Nilai TKDN Migas Harusnya Meningkat lewat Proyek Kilang Pertamina

Sumber: