Demokrat Balikpapan Dukung AHY

Demokrat Balikpapan Dukung AHY

PPU, Nomorsatukaltim.com - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan menyatakan sikap. Tertuang dalam surat pernyataan yang diikrarkan para pengurus partai. Dipimpin langsung oleh Ketuanya, Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Selasa, (9/3/2021).

Dalam pernyataan itu, DPC Partai Demokrat Balikpapan menyatakan sebagai pemilik suara partai yang sah. Dan menolak adanya Kongres Luar Biasa (KLB), juga setia kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Pernyataan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Bahwa apabila ada siapapun juga yang mengatasnamakan kami menghadiri atau mewakili dalam KLB adalah tidak benar, ilegal dan suatu perbuatan yang tidak baik. Dan dapat kami tuntut secara hukum," ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menampik keterlibatan dirinya yang sempat dituding ikut mendanai upaya makar ke AHY itu. "Jadi ini bentuk dukungan pada ketum AHY. Bahwa kita ini kader sejati bukan pengkhianat," tegas AGM. Kita harus ajarkan juga bahwa bangsa Indonesia ini bukan bangsa pengkhianat, tapi bangsa pejuang Mereka bersama tahu, bahwa ada gejolak yang terjadi di tubuh partai berlogo bintang merci itu. Menurutnya, kegiatan KLB yang digelar di Deli, Serdang, Sumatera Utara (Sumut) itu sebagai penggambaran demokrasi yang tidak baik. Juga tidak mendidik bagi para pemuda yang ada di seluruh Indonesia. "Wajah demokrasi di Indonesia dipertontonkan seperti sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak terpuji. Ketika ini kita biarkan, maka akan menjadi pelajaran buruk untuk pemuda di masa yang akan datang. Bahkan ini sangat mencederai demokrasi Indonesia. Yang terjadi ini bukan kader, bahkan kita tahu itu pejabat negara," sebutnya. AGM turut menegaskan. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sah ialah hasil keputusan 2020. Itu tak bisa diganggu gugat. Karena sudah menjadi lembaran negara. "Kalau AD/ART yang sah itu bisa dicongkel, kita bisa bayangkan bahayanya ini tidak hanya bisa terjadi di Partai Demokrat. Tapi juga di kabinet pemerintahan bisa bahaya. Karena harusnya kita bersama-sama mematuhi aturan negara yang sudah ditetapkan," pungkasnya. (rsy)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: