Gapki Kaltim Sambut Pembebasan Bea Masuk Ekspor CPO ke Swiss

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Kaltim memang belum secara khusus mengekspor sendiri Crude Palm Oil (CPO) ke Swiss. Namun, kabar Swiss sebagai negara pertama di Eropa yang membebaskan bea masuk ekspor menjadi angin segar.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim menyambut gembira keputusan tersebut. Pembina Gapki Kaltim Azmal Ridwan mengaku mengapresiasi dibukanya keran ekspor CPO Bumi Pertiwi ke negara dengan ibu kota Bern tersebut. Tetapi bagi Azmal, perlu ada kewaspadaan. Mengingat perjanjian tersebut merupakan perjanjian bilateral kedua negara. "Cuma ya kita juga tetap senang, dari yang awalnya keluar duit soal bea jadi enggak (karena pembebasan bea masuk ekspor CPO)," ungkapnya, Senin (8/3). Diketahui, kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Swiss setelah menempuh referendum. Pemutusannya pun dilakukan di tingkat parlemen. Dengan tetap mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Serta organisasi non-pemerintah di Swiss. Hasilnya, sebanyak 51,7 persen masyarakat negara dengan nama latin Confoederatio Helvetica itu menyetujui perjanjian dagang tersebut. Azmal menerangkan, langkah yang dilakukan Swiss ini ialah yang pertama kali terjadi di Benua Eropa. Menurut Azmal, jika bisa, beberapa negara di Benua Biru tersebut juga melakukan hal senada. Meski tidak spesifik seperti yang dilakukan Swiss. Membebaskan bea masuk ekspor. Kerja sama dengan negara lain bisa dengan langkah-langkah lain. Yang juga mempermudah kerja sama bilateral lainnya. Azmal menjelaskan, untuk pengiriman CPO dari Kaltim ke Swiss secara langsung memang belum terjadi. Karena kuantitasnya yang tidak tercukupi. Pengiriman CPO ke Swiss dilakukan secara gabungan. Antara Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sumatera. Asalkan, masih satu grup di perusahaan yang sama. "Secara prinsip, kalau diekspor langsung dari sini itu, tanggung," tambahnya. Azmal menyatakan, kemampuan ekspor Kaltim memang masih kurang memadai. Kurang memadai yang dimaksud Azmal ialah kelancaran dalam pengiriman. Secara spesifik, dalam hal ini soal infrastruktur. Yakni pelabuhan. Kendala soal pengiriman yang tidak lancar tersebut menyebabkan antrean panjang terjadi. Azmal beserta pengusaha CPO lain di Kaltim sebenarnya berharap kepada kejelasan pembangunan Pelabuhan Maloy di Kutai Timur. Yang diharapkan bisa menjadi pelabuhan provinsi yang sangat memberikan kemudahan. "Seperti pelabuhan di Medan. Tapi sampai saat ini (Maloy) itu kan belum jalan. Tidak bisa parsial. Maloynya dibagusin tapi jalannya ke sana tidak. Orang kan mikir juga untuk mengeluarkan biaya operasional," jelasnya. Azmal berharap kesiapan Pelabuhan Maloy bisa segera memenuhi kebutuhan eksportir. Untuk bisa mengecilkan biaya akomodasi. Karena jika ekspor hanya dengan muatan 7 sampai 8 ton, tentu pengusaha CPO akan merugi. Lebih lanjut, Azmal menyatakan apa yang dirinya sampaikan tidak bermaksud untuk menyinggung instansi terkait. Hanya saja, apa yang menjadi unek-unek pengusaha bagi Azmal memang perlu disampaikan kepada pemerintah. "Intinya, niaga, jika merasa rugi, ya tutup kantor," pungkasnya. KENDALA LAIN Kabar bebas bea ekspor memang memberi semangat baru bagi pengusaha kelapa sawit. Seperti dikatakan Direktur PT Perkebunan Warga Rimba, Nofriansyah. Yang merasa lega lantaran bea masuk CPO di Swiss dibebaskan. Nofri menjelaskan, pengiriman CPO ke luar negeri memang melalui perkumpulan, seperti dilakukan Gapki. "Terus untuk pengiriman seperti itu, memang tidak bisa satu perusahaan, pasti ramai-ramai karena kapasitas yang diminta (buyer) pasti besar," terangnya, Selasa (9/3/2021). Sekretaris DPD Apkasindo Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ini juga mengatakan soal kendala lain. Salah satunya perusahaan harus memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) jika akan melakukan ekspor. Kemudian kendala lain yang dialami ialah black campaign dari Eropa. Yang menyatakan usaha minyak sawit menyebabkan kerusakan lingkungan. "Kita kasih masukan juga, bahwa tidak semua perusahaan minyak sawit tidak memikirkan bagaimana mengurangi kerusakan lingkungan, kita beri informasi, langsung dari pakar lingkungan yang kita miliki," pungkasnya. (nad/eny)  

Sumber: