Tingkatkan PAD, Hipmi Sarankan Pemkab PPU Rajin Sosialisasi

PENAJAM, nomorsatukaltim.com - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu karena pendapat dari sektor ini belum mampu menjadi tulang punggung pembiayaan roda pemerintahan.

Baru-baru ini misalnya, Pemkab menyuntik modal ke beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggerakkan usaha. Dari tambahan modal itu Pemkab berharap BUMD menghasilan pendapatan ke kas daerah. Selain itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akhir tahun lalu, diharapkan menjaring penerimaan dari 11 item penerimaan pajak. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) PPU Sayyid Hasan menilai kebijakan Pemkab berada di jalur yang tepat. "Sudah sangat baik menurut saya. Karena ada langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Tapi jelas, tidak cukup jika hanya sampai di situ saja," jelasnya, Kamis, (21/1/2021). Dari pengamatannya, selama ini yang menjadi penyebab minimnya PAD karena dua hal. Pertama belum ada lembaga yang menggarap penerimaan. Kedua, karena minimnya potensi objek pajak maupun retribusi. Minimnya potensi itu disebabkan karena kurangnya penggalian atas potensi yang ada selama ini. Mudahnya, PAD itu seiring dengan sektor pendapatan masyarakat. "Satu sisi, yang harus sama-sama dimengerti, bahwa tidak semua masyarakat memahami terkait pemenuhan kewajiban membayar pajak itu," ujarnya. Khususnya untuk sektor retribusi dari kepengurusan izin usaha dan penerimaan pajak tidak langsung. Yang ada di item pajak perhotelan dan rumah makan. Maka itu, edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan. "Jangan sampai nanti masyarakat kaget. Lalu latah tidak mau menyetorkan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Hanya karena mereka tidak paham," urai Hasan. Belum lagi soal situasi terkini. Kala pandemi yang memengaruhi sektor ekonomi. Otomatis perolehan PAD akan sulit untuk dioptimalkan. Kendati begitu, ia mengapresiasi ketegasan pemerintah meningkat target PAD tahun 2021. Dari Rp 130 miliar menjadi Rp 147 miliar. "Saya juga optimis pemerintah mampu memenuhi target itu," sebutnya. Soal minimnya potensi usaha di daerah, ia meyakini ke depan sektor industri akan bertumbuh. Penyebabnya rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kaltim. "Branding IKN (ibu kota negara) itu sudah melekat di PPU. Itu bisa menjadi daya tawar yang sangat menjanjikan," sebutnya. Sayyid Hasan menambahkan, kebijakan itu akan menjadi efek domino yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah melakukan pendampingan. Khususnya terhadap para pelaku yang baru membuka usaha. Utamanya dalam memberikan kemudahan akses dalam menjalankan usaha. Termasuk membangun fasilitas-fasilitas pendukungnya. Menurutnya langkah itu akan efektif. "Mereka yang merasakan peran pemerintah dalam menjalankan usahanya, sudah tentu akan menjalankan kewajiban juga," tegas Hasan. Jika sisi usaha masyarakat bisa hidup dan berjalan ideal. Maka hilirisasinya baru bisa masuk ke PAD. Berimbas dari kesejahteraan masyarakat. "Kalau sektor UMKM bisa hidup, dipastikan sektor pendapatan lainnya akan terpengaruh," kata Hasan. Lebih lanjut, pihaknya memastikan akan mendukung penuh pemerintah dalam mewujudkannya. Karena hal itu memang seiring dengan program-program yang akan dilaksanakannya ke depan. (rsy/yos)

Sumber: