Belum Perlu Antigen, Baiknya Perketat Prokes

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Penerapan rapid test antigen bagi yang keluar masuk Balikpapan melalui jalur darat dan laut, rupanya masih sebatas wacana. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sendiri menyebutkan bahwa langkah tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Penerapan tes antigen di kedua jalur transportasi itu, tentu tidaklah mudah. Perlu banyak yang harus dipertimbangkan. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Balikpapan Muhbar Yahya menyerahkan semua keputusannya kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Balikpapan. "Apakah memang ada gejala ke sana? Tergantung hasil tinjauannya (Diskes)," kata Muhbar saat dihubungi, Minggu (17/1/2021). Ia melihat pembahasan penerapan rapid test antigen masih akan dikaji lebih jauh. "Saya tidak mengatakan belum perlu. Ini tergantung yang merasa berkepentingan. Kalau saya melihat, tidak ada gejala itu," urainya. Dari kacamata Muhbar, pemerintah dihadapkan tantangan yang berat. Karena ada banyak opsi penanggulan bencana non alam ini. "Itu (vaksinasi) saja dulu. Lebih konkrit. Kalau masyarakat juga menerima," katanya. Menurutnya, para pekerja angkutan umum saat ini, khususnya angkutan darat, lebih membutuhkan bantuan. Lantaran dampak dari pandemi yang berkepanjangan. "Jangan hanya membagikan masker saja," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Budiono mengaku sudah mendengar kabar rencana penerapan rapid test antigen untuk jalur darat dan laut. Ia bahkan sudah berkomunikasi dengan Kepala Diskes Balikpapan Andi Sri Juliarty terkait keabsahan informasi seputar rencana tersebut. "Kata Ibu Dio (sapaan Andi Sri Juliarty) belum ada wacana begitu. Itu (wacana) dari kawan-kawan media. Tapi kalau pun toh iya. Artinya itu kelanjutan dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," terangnya, saat dihubungi, kemarin. Politisi Partai PDI Perjuangan itu menjelaskan, Balikpapan masih menerapkan PPKM. Artinya, ada pembatasan-pembatasan terkait dengan waktu kegiatan masyarakat melalui giat razia penerapan protokol kesehatan (prokes). Pembatasan itu juga berlaku untuk penyekatan keluar masuk orang dan barang ke Balikpapan. Sementara sampai saat ini, pintu masuk dari jalur laut dan udara memang belum menerapkan double check tes cepat antigen. "Karena bagaimanapun itu ada biayanya. Itu yang menjadi masalahnya. Tidak semua orang datang ke sini untuk menetap," katanya. Ia mencontohkan warga dari kabupaten/kota di Kaltim yang menuju Balikpapan hanya untuk transit. Lalu berangkat ke luar Kaltim melalui jalur udara, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, atau melalui Pelabuhan Semayang. "Kalau dari luar daerah yang masuk ke Balikpapan (jalur udara dan laut), dari daerah asalnya sudah menerapkan antigen," katanya. Ia beranggapan hal itu sudah cukup baik. Sementara jika harus diterapkan rapid antigen antar kota, ia merasa hal itu belum diperlukan. Sebab ada sebagian warga Balikpapan yang bekerja di kabupaten/kota sekitar. Sehingga penerapan rapid test antigen yang dilakukan setiap kali bepergian antar kabupaten/kota, dirasa memberatkan. "Mungkin lebih baiknya, pengetatan di dalam prokesnya," katanya. Ia merasa Pemkot Balikpapan lebih memerlukan upaya sosialisasi dan edukasi penerapan 5M yang diusulkan para pakar epidemiolog. Yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, ditambah membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. "Saya melihat fasilitas untuk melaksanakan prokes itu yang masih kendur," ungkapnya. Ia mencontohkan penerapan prokes di tempat-tempat keramaian di dalam kota. Misalnya di restoran, kafe dan angkringan. Ia menilai masih banyak alat pendukung seperti wastafel untuk mencuci tangan yang kehabisan air dan belum digunakan secara maksimal. "Contoh lainnya itu penerapan prokes di mal, di pasar, atau di tempat-tempat umum. Yang harus diperketat kan, itu. Tapi kalau (penerapan) rapid antigen saya rasa belum perlu," katanya. Tanggapan lain datang dari CEO Onix Radio Khrishna Galih Mahendra Putra. Satu sisi ia mendukung wacana itu. Menurutnya pantas jika Pemkot Balikpapan memikirkan langkah progresif demi menekan laju perkembangan kasus positif. "Setelah jalur udara, mungkin yang perlu double check dengan antigen adalah jalur laut," katanya. Namun untuk penerapan di jalur darat, Khrishna menilai penerapannya harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Sebab faktor ekonomi menjadi penentu. Apa lagi jika pembiayaannya dibebankan kepada para pelaku ekonomi. "Saya rasa perlu kerja sama semua pihak. Termasuk untuk pembiayaannya bisa saja dilakukan dengan mengajak instansi seperti BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan)," terangnya. Selain itu, penerapan tes cepat antigen di jalur darat juga berdampak dari sisi sosial. Secara psikologi, warga di daerah kabupaten/kota lain akan berpikir dua kali jika berniat ke Balikpapan. "Ini sangat dilematis. Satu sisi saya berempati dengan para pasien yang terus bertambah. Di sisi lain jangan sampai ini berdampak lebih dalam bagi perekonomian masyarakat," urainya. (ryn/eny)

Sumber: