TK2D Kutim Dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

TK2D Kutim Dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kutim, nomorsatukaltim.com – Pemkab  Kutim berupaya memenuhi kesejahteraan pekerjanya. Termasuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Pegawai honorer ini akan dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hal ini tentu menjadi angin segar. Sebab, biasanya TK2D hanya dijamin BPJS Kesehatan saja. Tetapi kali ini TK2D juga akan diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pula. Semuanya ditanggung oleh Pemkab. Plt Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan Pemkab sudah memplot anggaran untuk menjamin hal demikian. Sehingga pekerja tak perlu lagi membayar tagihan dari uang gaji mereka. “Kita ada anggaran Rp 1 miliar di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk BPJS ketenagakerjaan TK2D. Karena kalau kesehatan mereka sudah terlebih dahulu tercover,” tuturnya. Sebelumnya, TK2D berharap bisa mendapat kenaikan gaji. Tetapi hal itu belum dapat dilakukan oleh Pemkab Kutim. Sebagai gantinya, tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 7.092 orang diberi jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Jadi karena belum bisa menaikkan gaji. Kami upayakan bisa menjamin kesejahteraan lainnya. Lewat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” bebernya. Kemudian, untuk rencana penambahan honor TK2D Kutim tetap diupayakan. Hanya saja perlu melihat kembali kondisi keuangan daerah. Jika nantinya dianggap memungkinkan, maka pemkab pasti menaikkan upah tenaga honorer ini. “Seiring berjalannya waktu, kalau memungkinkan pasti honor mereka dinaikkan,” bebernya. Tidak hanya itu, ia juga memberikan jaminan BPJS kesehatan bagi seluruh aparatur perangkat desa yang berjumlah 1.339 orang. Hal ini kata dia merupakan kebutuhan mendesak yang menjadi skala prioritas. Anggaran jaminan kesehatan untuk aparatur desa ini merupakan program nasional yang dibiayai APBN namun disubsidi APBD yang masuk melalui ADD. Penyediaan anggaran pun saat ini telah siaps. Hanya saja sejumlah desa belum menyetor data pegawainya. “Memang belum semua desa dicover BPJS Kesehatan, uang ada tapi data belum lengkap. Kami masih minta setiap desa menyetor datanya,” tandasnya. (bct/boy)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: