Enggak Maksimal, Kata Politisi PDIP Ini Musrenbang Cuma Formalitas

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota cuma dianggap formalitas. Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar menyinggung hal itu.

Ia merasa nyaris tidak ada usulan yang diakomodasi dalam batang tubuh APBD. Lewat musrenbang tadi. "Yang jadi pertanyaan kita selama ini, hasil dari Musrenbang itu apa? Pembagian persentase 80-20 untuk 10 Kecamatan itu berapa?" singgung Anhar menunjukkan kegusarannya ketika bertemu media ini, Rabu (25/11/2020). Anhar meragukan target untuk perbaikan jalan-jalan lingkungan bisa diselesaikan hingga akhir tahun. Begitu pun dengan drainase dan gang-gang kecil. Yang selama ini menjadi usulan dominan setiap pelaksanaan Musrenbang. Termasuk juga pola pengelolaan anggaran Pemkot untuk pembangunan. Sebab, yang dirasa selama ini, usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang hanya dibebankan ke dalam dana aspirasi anggota dewan. Menurutnya konsep itu salah. Terbalik. Itu terpikir setelah dirinya melakukan reses dalam dua pekan terakhir. Yang ia temukan nyaris semua keluhan dan proposal usulan pembangunan dilimpahkan ke dewan. Itulah dasar ia mempertanyakan hasil Musrenbang selama ini. Dari situ kemudian Anhar menangkap kesan, bahwa legislatif dibebankan tanggungjawab yang melampaui fungsinya. "Bukan hanya soal legislasi dan pengawasan, tapi juga berperan sebagai eksekutor, atau pelaksana. Melampaui tugas utama," ujarnya. Politisi PDIP ini juga buka-bukaan. Mengenai perhitungan dia mengenai ketimpangan pembagian dana aspirasi setiap anggota DPRD. Yang Implikasinya, semakin sedikit anggota dewan yang berasal dari satu wilayah, maka semankin kecil pula peluang usulan masyarakat untuk dapat direalisasikan. Dana aspirasi dewan itu hanya dipatok sekitar Rp 1,4 miliar - Rp 1,5 miliar pada setiap APBD murni di luar perubahan. Lantas bagaimana dengan Kecamatan Palaran asal Dapil Anhar. Yang hanya menduduki dua kursi dewan. Dan setiap tahun hanya dipatok sekitar Rp 2,5 miliar per orang pada APBD murni dan perubahan. Artinya setiap tahun, Palaran hanya dapat jatah Rp 5 miliar. Sangat jomplang katanya jika dibandingkan dengan wilayah atau kecamatan-kecamatan lain yang perwakilannya menempati 7-12 kursi di DPRD. Yang artinya lagi, ada ratusan miliar dana yang mengalir ke wilayah tersebut. Belum lagi, kalau ada unsur pimpinan dewan dari wilayah itu. Sehingga, Anhar berkesimpulan bahwa pola ini harus dibenahi ke depannya. Ia menginginkan, aspirasi dari setiap RT, Kelurahan dan Kecamatan yang masuk di Musrenbang betul-betul direalisasikan dengan baik. "Yang menjadi skala prioritas harus dilaksanakan dengan tepat," imbuhnya. Kalau tidak demikian, jelas dia lagi, Musrembang akan selamanya menjadi formalitas semata. Hampir tidak ada gunanya. Sampai kapanpun kalau metode ini tidak dirubah. Tidak akan pernah ada pembangunan itu. Apalagi berharap pembangunan yang tepat sasaran dan selesai pada waktunya. Lebih lanjut, Anhar mengusulkan, agar Pemerintah Kota, dalam mengelola anggaran, mensinergikan program-program Pemkot dengan bantuan keuangan Pemprov.  Sehingga, katanya, APBD Kota hanya sebatas stimulus saja. Untuk belanja-belanja modal. Ia mengusulkan, agar proyek-proyek berskala besar. Idealnya didanai oleh pemerintah Provinsi. "APBD kita ini sifatnya stimulus saja. Menambal yang belum didanai provinsi. Misalnya yang nilainya 10 miliar ke bawah," tandas Anhar. Support dari Pemprov itu, ia menjelaskan, ada dua jenis. Yakni berupa bantuan keuangan dan bantuan berupa pembangunan secara fisik yang dikerjakan lansung oleh Pemprov. (das/boy)

Sumber: