Kemiskinan di Balikpapan Memprihatinkan, Harus Atasi Bersama

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi angkat bicara. Perihal masalah kemiskinan di Kota Minyak. Ia meyakini masalah ini juga akibat dari COVID-19.

Pesimistis memang sempat merundung. Perihal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan 2016-2021. Dimana pemkot tidak yakin,target menekan angka kemiskinan tahun depan sulit tergapai. "Kita yakin (target RPJMD) itu tercapai (tahun depan)," ujarnya. Menurutnya, dari persentase jumlah keluarga miskin (gakin) Kota Minyak, masih terendah di Kaltim. Iwan meminta adanya pendataan yang lebih faktual dan akurat ke depannya. Sebab selama ini pendataan keluarga miskin (gakin)  hanya mengandalkan Sumber Daya Manusia. Atau SDM terbatas. Yang ada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Itu pun dibebankan pada satu atau dua orang. Sehingga kinerjanya dinilai kurang maksimal. Baca juga: ‘Pinjam’ Nama Kontraktor Jadi Modus Dalam Kasus Suap Bupati Kutim Apa lagi situasi dan kondisi saat ini sangat cepat sekali, terutama perubahan datanya. Kurang seimbang antara SDM yang diberdayakan dengan jumlah penduduk yang datang dan pergi. "Misalkan kita ingin up to date. Kita bahkan perlu menambah SDM. Untuk merampungkan datanya. Tapi ke depan kalau sudah rapi, kita bisa mengurangi SDM. Kita bisa mengandalkan kemitraan dengan masing-masing ketua RT," jelasnya. "DPRD juga sedang mempersiapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan. Di tahun 2021 juga," cetusnya. Fokus perda itu nantinya menekan angka kemiskinan hingga seminimum mungkin. Cita-citanya, warga miskin yang terdata punya kemandirian dari sisi pendapatan. Tapi sepanjang yang bersangkutan belum sampai pada tingkat kemandirian yang minimum. Maka pemerintah harus hadir, katanya. Saat ini, ujar Iwan, ada program dari pemerintah pusat. Misalnya bantuan sembako dan bantuan langsung secara tunai. Termasuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, yang merupakan dorongan agar warga bisa lepas dari zona kemiskinan. "Kami dari komisi IV juga akan melakukan link and match. Misalnya anaknya, diberi kompetensi pendidikan di bidang tertentu dan disalurkan ke perusahaan-perusahaan," urainya. Sedangkan orang tuanya, diberi modal unit usaha kecil dan pendampingan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan Agus Budi menyebut pemerintah selalu berupaya menurunkan tingkat TPT. Tetapi nilainya masih tinggi, bahkan dari nilai rata-rata nasional. Alasannya cenderung geografis. Balikpapan dianggap kota transit. Banyak penduduk yang bekerja dari luar Balikpapan. Baca juga: Pecel Impor Namun ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja, mereka tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Minyak. Dan pengangguran pula. Ia juga menilai ada pergeseran budaya. Mengenai definisi warga miskin. “Mereka senang saja dinilai miskin supaya mereka mendapat bantuan. Ini yang harus disinergikan antara dewan, LSM dan perguruan tinggi untuk membangun mental. Dari keluarga miskin kita," singgungnya. Saat melihat langsung proses pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 750 ribu, bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, baru-baru ini. Agus mengaku jika banyak warga yang datang dengan kendaraan pribadi. Kendaraannya diparkir di bahu jalan. Hingga menganggu arus lalu lintas. Artinya ada masalah pendataan penduduk miskin. Termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH). "Ini kan menunjukkan profil miskin kita perlu dilakukan pendalaman kembali," katanya. Selain itu ada empat indikator lainnya yang diyakini akan tercapai sebelum masa RPJMD selesai. Contohnya Harapan Lama Sekolah (HLS) sampai 2020 belum tercapai. Tapi ia yakin akan tercapai pada akhir RPJMD tahun depan. Selain HLS, ada lagi indikator lain yang belum tercapai. Seperti: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan (TKm), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI), Indeks Gini Ratio (GR), Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Termasuk pula nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga belum capai target. "Nah yang menjadi masalah ada beberapa yang belum tercapai dan diyakini sampai dengan akhir RPJMD itu tidak tercapai," katanya. Baik dari sisi APBD, maupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemkot. "Dari yang belum tercapai ini nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan," tutupnya. (ryn/boy)

Sumber: