Dispar PPU: Destinasi Wisata Boleh Buka, Tapi Sebaiknya Jangan

PPU, nomorsatukaltim.com – Kepariwisataan di Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya berjalan tak beriringan. Antara pemerintah dan pengelola wisata. Pemerintah masih berpaku pada edaran bupati agar destinasi wisata ditutup. Dengan alasan COVID-19. Tapi animo masyarakat untuk berwisata tidak bisa dibendung.

Dilematis memang bagi pemkab. Di satu sisi mereka masih berupaya keras menekan penularan COVID-19. Beberapa cara sudah dilakukan seperti penerapan perbup yang mengatur tentang protokol kesehatan. Sampai imbauan menutup tempat-tempat yang berpotensi dihadiri orang banyak. Tempat wisata salah satunya.

Tapi dengan masa pagebluk tidak tahu kapan berakhir. Masyarakat pun mulai jenuh. Tempat-tempat wisata mulai diserbu warga. Puncaknya pada libur panjang di akhir beberapa waktu lalu.

Destinasi seperti Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Corong, dan Pantai Gelora ramai dikunjungi. Pengunjungnya cukup padat.

"Yang jelas, kami di Disbudpar masih berpegang pada Surat Edaran Bupati. Kan belum ada yang baru," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Andi Israwati Latief, Selasa (10/11/2020).

Edaran sejak Maret lalu itu secara tegas mengintruksikan untuk menutup sementara. Tujuannya ya untuk memutus rantai COVID-19 dulu. Tapi ketika disinggung soal penegakan dan penindakan, Andi bilang itu bukan ranah dinasnya lagi.

"Kalau penegakan, itu bukan ranah kami. Kami hanya mengimbau, kalau bisa tutup dulu," ucap dia.

Dalam keadaan kadung. Karena sulit juga pemkab melarang warga berwisata. Apalagi pengelola untuk tutup sementara mereka sangat butuh penghidupan. Andi mengimbau pengelola wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Seperti membatasi jumlah pengunjung, serta menyediakan tempat cuci tangan yang proporsional. Juga mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Walau lagi-lagi, soal masker ini sangat butuh kesadaran super tinggi dari masyarakat.

"Dilematis. Kami suruh tutup, tapi ekonomi mereka tidak jalan. Tapi kami tetap menyarankan untuk tutup. Tetap memegang surat edaran itu. Karena kami tidak mau mengambil risiko," jelas dia.

Sumber: