Prioritas Dana Desa Tanggulangi Kemiskinan

NUNUKAN, DISWAY – Dana desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik melalui pembangunan saranan dan prasarana desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan bencana.

Selain itu, kata Sekprov Kaltara Suriansyah, yang terpenting adalah dana desa dapat menanggulangi penurunan angka kemiskinan di desa. “Salah satu prioritas pemerintah di 2020, yakni pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan,” ujarnya pada rapat kerja dan evaluasi pemerintahan desa di Gedung Amalia, Nunukan, Kamis (5/11). Pemerintah pun, lanjut Suriansyah, mengubah kebijakan dalam menetapkan besaran dalam 3 tahap penyaluran. Jika di tahun sebelumnya alokasi penyaluran 20 persen (tahap I), 40 persen (tahap II), dan 40 persen (tahap III). Pada 2020 menjadi 40 persen (tahap I), 40 persen (tahap II) dan 20 persen (tahap III). “Pertimbangan kebijakan penetapan memperbesar alokasi penyaluran dana desa menjadi 40 persen di tahap I, agar desa dapat melaksanakan pembangunan fisik melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Membuka lapangan kerja, atau tambahan penghasilan dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu dan warga yang putus hubungan kerja (menganggur),” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan perubahan lain. Di antaranya, perubahan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas waktu transfer dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Yakni hanya 1 hari. “Aturan sebelumnya, setelah dari RKUN ke RKUD, diberikan waktu paling lama 7 hari transfer dari RKUD ke RKD,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa Kaltara, Amir Bakri mengatakan, di Kaltara, total terdapat sebanyak 447 desa. Rinciannya, Bulungan 74 desa, Malinau 109 desa, Nunukan 32 desa, dan Tana Tidung 232 desa. Sejak 2015 hingga 2020, kata Amir, pemberian dana desa di Kaltara mencapai Rp 2,1 triliun. Yakni Bulungan Rp 375,8 miliar, Malinau Rp 634,2 miliar, Nunukan Rp 930,4 miliar, dan Tana Tidung Rp 183,8 miliar. HMS/REY

Sumber: