153 ASN PPU Dimutasi

PPU, nomorsatukaltim.com - Mutasi besar-besaran akhirnya dilakukan juga di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU). Sebanyak 153 aparatur sipil negara (ASN) digeser lingkup kerjanya. Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) eselon II, ada 7 orang. Pejabat administrator 46 orang dan jabatan pengawas 110 orang.

Mutasi ini dilakukan murni untuk meningkatkan kinerja. Baik mereka yang bekerja di bidang pemerintahan ataupun pelayanan publik. Rencana ini sudah digaungkan lama oleh Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Setidaknya beberapa bulan lalu. Ia merasa ada yang seret dalam roda pemerintahan yang nakhodai.

"Kabupaten kita ini megah, tapi tidak juga. Dibilang tidak, tapi terlihat megah. Selain untuk introspeksi diri, mari bersinergi agar kemegahan PPU ini terasa," kata Gafur dalam sambutannya saat melantik di Dome Anden Oko, Kamis (22/10/2020).

Tapi saat dikonfirmasi usai pelantikan, Gafur tak berkomentar banyak. Ia menuturkan ini merupakan hal yang lumrah dilakukan.

"Biasa saja ini," ujarnya.

Yang jelas, ia mau pemerintahan yang lebih baik. Ada satu hal yang terus ia utarakan dalam berbagai kesempatan. Ia tak mau para aparaturnya itu terlalu larut dalam berpolitik.

"ASN itu jangan berpolitik. Fokus saja, bekerja proporsional. Kalau terlalu bermain, nanti akan ada penghambatan di sektor pembagunan kita," jelasnya.

Gafur menyebutkan kajian yang dilakukan akademisi. Soal terhambatnya perkembangan daerah yang diakibatkan politik.

"Kalau politik tinggi, pembangunannya rendah. Kalau pembangunan tinggi, politiknya rendah," sebut Gafur.

Saat ditanya lebih lanjut maksud dari ungkapan itu, ia tak menjelaskannya.

"Ya, bisa dilihat sendiri," tukasnya.

Sesuai pengamatan, roda pemerintahan di lingkungan Pemkab PPU memang sedikit lambat. Soal koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka yang dilantik juga disumpah. Untuk berintegritas dalam menjalankan tugas secara proporsional.

Selain mengisi beberapa jabatan kosong, pelantikan kali ini juga melantik beberapa kepala yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Seperti di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Hanya masih ada beberapa lagi yang diisi Plt. Seperti di Dinas Pertanian (Distan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Serta Sekretaris Daerah (Sekda) yang masih diisi pelaksana harian (Plh).

Sumber: