WiFi Harga Mati

Samarinda, nomorsatukaltim.com– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda berencana memang WiFi di semua sekolah. Agar mempermudah belajar mengajar dengan sitem dalam jaringan (daring).

Jaringan ini tidak hanya didesain hanya untuk lingkupan sekolah. Tapi bisa melayani seluruh Kota Tepian. Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan jaringan ini sampai ke dareah pelosok. Termasuk wilayah yang saat ini menjadi daerah blank spot. Sehingga peserta didik tidak perlu datang ke sekolah.

“Dimana saja bisa tersambung. Tidak perlu ke sekolah. Wilayah di sudut-sudut kota pun akan tetap dapat jaringan ini. Terpenting masih masuk wilayah Samarinda,” jelas Asli. Sementara untuk yang didaerah pelosok akan ditambah penguat sinyal.  

Kecepatan jaringannya terbilang lumayan. Yaitu 100 mega byte per second (Mbps). Tapi user dibatasi. Yaitu jumlah peserta didik dikali tiga. Jumlah peserta didik di Sekolah Dasar (SD) 81.640 siswa. Sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 33.856 siswa.

Angka tersebut sudah termasuk sekolah negeri dan swasta. Sementara total keseluruhan termasuk PAUD yaitu sebanyak 135.772 orang. Website juga dibatasi. Tidak semua bisa diakses. Hanya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) online.

Sementara untuk pemasangan membutuhkan dana sebanyak Rp 2,5 miliar. Dana itu diperoleh dari dana APBD Samarinda. Nanti saat pembayaran bulanan baru dikenakan dari sekolah. Menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).

Itu pun patungan dari sekolah. Tapi tidak sama rata. Ada kriterianya. Seperti jumlah peserta didik dibawah 100 orang tidak mengikuti iuran. ---Lihat Grafis---. Karena estimasi penghitungan pembayaran jaringan internet tersebut dalam sebulan sebesar Rp 400 juta.

Sampai saat ini belum ditentukan provider yang akan digunakan. Pemkot Samarinda. Belum setuju Disdik baru memberikan proposal untuk merealisasikan program ini. Dan sudah dipresentasikan ke Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.

“Sebenarnya, kita mengajukan di APBD perubahan ini. Tapi belum disetujui. Mungkin nanti di APBD murni 2021. Kalau proposalnya sudah kita ajukan. Kami belum ketahui juga mau pakai provider apa. Masih mencari yang pas,” celetuknya.

Baca juga: Tolak UU Omnibus Law di Samarinda Lanjut, Mapala Se-Kaltim Kemah di Depan Kantor Gubernur

Jaringan ini diharapkan bisa mempermudah KBM online. Karena tidak ada alasan lagi daerah tersebut tidak memiliki jaringan internet. “Kita ingin memeratakan penggunaan wifi. Jaringan blank spot itu nanti akan kita atasi,” tutupnya. (mic/boy)

Sumber: