APBD-P Kukar 2020 Terpangkas Akibat DBH, Bakal Prioritaskan Penanganan COVID-19

Kukar, nomorsatukaltim.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutai Kartanegara (Kukar) 2020, sudah diketok. Terjadi penurunan. Yang semula APBD Kukar 2020 sebesar Rp 5.6 triliun. Tergerus menjadi Rp 4,3 triliun. Turun sebesar Rp 1,3 triliun. Disebut, pandemi COVID-19 turut andil. Terjadinya penurunan angka ini.

Selain itu, dipengaruhi karena turunnya nilai dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sektor minyak dan gas bumi (Migas) dan batu bara. Dari pemerintah pusat.

"Utamanya penyebab dari transferan DBH kita," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Wiyono pada Disway Kaltim, Kamis (1/10/2020).

Pemotongan anggaran belanja semua dinas untuk penanganan pandemi COVID-19. Ditegaskan bukan jadi penyebab turunnya angka APDB-P tahun ini.

Karena anggaran COVID-19 Kukar yang sebesar Rp 129 miliar itu. Berasal dari dana Silpa.

Untuk pembangunan di segala lini. Turunnya angka APBD-P dipercaya tak akan berdampak banyak. Jika ada hambatan pembangunan. Itu lebih disebabkan karena protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Serta faktor turunan lainnya akibat pandemi ini.

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Juga tidak terpengaruh. Hingga triwulan ketiga tahun 2020. Pendapatan masih sesuai target. Sumbangan terbesarnya tentu masih dari sektor pajak.

"Informasi dari teman-teman Bapenda masih on the track aja," lanjut Wiyono.

Lalu apa program prioritas Kukar di sisa tahun ini? Masih penanganan COVID-19. Diketahui dana yang senilai Rp 129 miliar itu sudah terserap. Karena kasus masih meningkat. Diajukan lagi Rp 50 miliar. Belakangan naik menjadi Rp 75 miliar.

Anggaran ini tidak dialokasikan pada sektor kesehatan saja. Tapi juga untuk program pengentasan ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan prediksi, kuat kemungkinan terjadi resesi ekonomi. Secara nasional. Tentu bakal ada dampak ke daerah walau tidak di seluruh lini usaha.

Dana itu sendiri sedianya digunakan sampai akhir tahun nanti. Artinya Rp 75 miliar untuk tiga bulan ke depan. Namun diharapkan masih ada sisa dan bisa digunakan untuk triwulan pertama 2021. Dengan asumsi COVID-19 belum melandai signifikan.

"Salah satu penambahan (anggaran) yang besar juga," kata Wiyono.

Selain itu, program prioritas lainnya. Yakni menyelesaikan pembangunan yang sudah teranggarkan. Agar bisa terealisasi sebaik mungkin dan tepat waktu. (mrf/ava)

Sumber: