Pelaku Pariwisata di Kaltim Butuh Kejelasan Pemerintah

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) terpuruk akibat pandemi. Penurunan jumlah pengunjung pun terjadi. Jika ditanya bagaimana geliatnya, tentu para pelaku usaha wisata menyatakan berkurang.

Permintaan pemerintah soal penerapan protokol kesehatan COVID-19 sudah dilakukan. Seperti pembatasan jumlah pengunjung yang hanya 50 persen dari luas lahan wisata.

Namun, hanya sebatas itu. Kejelasan lainnya masih dipertanyakan oleh mereka yang menyediakan tempat untuk menghilangkan penat. Atau menghabiskan waktu berlibur.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Kalimantan Timur (DPD PUTRI Kaltim) Dian Rosita mengatakan, pihaknya selalu berharap kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan soal keabu-abuan strategi yang diusulkan.

Baca Juga: Menanti Pariwisata Kaltim Hidup Lagi

"(Protokol kesehatan) sudah kita laksanakan. Artinya, kita juga berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan, pembinaan juga kepada kami," ucap wanita yang kerap disapa Dian ini, saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (28/9).

Dian mengaku saat ini para pelaku usaha seperti dirinya berada di posisi serba salah. Tempat wisata boleh dibuka, tetapi melakukan kegiatan dilarang. "Artinya strategi itu jadi tidak berjalan. Jadi hanya strategi saja, tapi tidak bisa diaplikasikan," kata Dian.

Dian memberikan contoh seperti Mahakam Lampion Garden yang dia kelola. Di mana strategi yang memperbolehkan pengunjung hadir. Dengan syarat hanya 50 persen saja dari luasan kapasitas normal sudah dilakukan. Tetapi ketika dipraktikkan, pemerintah daerah seketika meminta pembatalan acara. Lantaran kecemasan akan terjadinya klaster baru.

"Padahal hal tersebut sesuai dengan strategi. Ketika dilaksanakan, itu tidak boleh," tegas Dian.

Sekali lagi, kata dia, kejelasan yang diminta agar posisi para pelaku usaha tidak gamang. Seperti kapasitas pengunjung yang ditentukan oleh satuan tugas (Satgas) COVID-19, sudah sangat diapresiasi oleh pihaknya.

"Saya tidak mau berbicara soal beberapa lokasi yang dibatasi seperti Tepian Mahakam. Kita ambil contoh saja seperti Citra Niaga yang sebenarnya hanya perlu binaan. Seperti penyediaan MC yang bisa meng-announcement dan mengingatkan soal protokol. Luasan lahan yang sekian, dan membolehkan pengunjung hadir dengan batasan tertentu sesuai peraturan. Jadi tidak ada kursi yang dempet-dempetan," beber Dian lagi.

Dian melanjutkan, jika berbicara soal pariwisata Kaltim, bisa saja ada beberapa tempat wisata yang didatangi oleh ratusan dan ribuan orang tetapi tidak terkontrol satgas COVID-19 dan baik-baik saja. Sedangkan yang berada di dalam kota terlalu termonitor. Tetapi tidak ada kejelasan soal event-nya.

Dian pun mengaku tidak ada maksud untuk menjelekkan destinasi lain. Tetapi namanya iri tentu dia rasakan. Akibat kebijakan yang tidak sama. "Kita mau sama-sama menjaga, tetapi yang bagaimana sih yang diperbolehkan oleh pemerintah. Yang boleh menurut mereka bagaimana, jika sudah jelas kan enak. Tetapi hingga sekarang ini tidak ada yang jelas. Jangan abu-abu begini, kita juga butuh kepastian," tandas Dian mengakhiri. (nad/eny)

Sumber: