APBD PPU 2021 Susut

PLT Kepala Bapelitbang PPU Yunita Liliyana Damayanti. (Robbi/Disway Kaltim)

PPU, nomorsatukaltim.com - Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2021 Penajam Paser Utara (PPU) diprediksi menyusut. Targetnya Rp 1,3 triliun. Menurun sekira Rp 0,2 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Draft KUA-PPAS telah diserahkan ke DPRD PPU awal Agustus lalu. Alasan susutnya karena berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Tentunya dampak dari pandemi COVID-19.

Harga minyak dan gas dunia turun. Lalu secara perekonomian makro, tidak hanya Indonesia yang terpengaruh namun juga secara internasional.

Otomatis juga mempengaruhi ekonomi nasional. Dan tentunya PPU yang memang pendapatannya masih bergantung dana perimbangan.

"Terpengaruh besar. Di atas 90 persen PPU masih bergantung pada dana perimbangan. Dari pusat dan DBH provinsi," kata Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang PPU, Yunita Liliyana Damayanti, Selasa (1/9/2020).

Target itu belum termasuk bantuan keuangan (Bankeu) pemerintah provinsi dan dana alokasi khusus (DAK).

"Angka itu berdasarkan prognosa (proyeksi). Segala sesuatu masih bisa berubah. Baik naik atau turun," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menyangkut DBH untuk daerah itu. Anggaran Rp 1,3 triliun itu terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Paling tinggi untuk belanja pegawai, gaji, dan insentif. Kisarannya Rp 400-500 miliar.

"Yang pasti, alokasi belanja kita melihat prognosa pendapatan. Kita belanja money follow function. Anggaran mengikut fungsi. Tapi mana kala ketersediaan alokasi anggaran tidak mencukupi, otomatis akan ada pengurangan. Baik dari sisi volume atau jenis kegiatan," urai dia.

Tentu dipastikan tetap diprioritaskan pada yang berkaitan dengan masyarakat. Alokasi pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen tetap diprioritaskan.

Mungkin juga masih ada pembangunan fisik baru. Utamanya pembangunan infrastruktur dasar. Seperti air bersih, akses jalan tetap ada.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU terus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). "Tahun 2019 saja sudah Rp 90 miliar. Tentu tahun depan ada target peningkatan," tutup Yunita. (rsy/ava)

Sumber: