PKB, PPP, Hanura Berpeluang Bentuk Koalisi

Damayanti.

Samarinda, DiswayKaltim.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih kursi di DPRD Samarinda periode 2019-2024.

Meski demikian ketiganya harus membuat koalisi untuk fraksi di Basuki Rahmat (DPRD Samarinda).

PKB sendiri meraih tiga kursi, Hanura  satu kursi, dan PPP dua kursi. Sedangkan syarat untuk membentuk fraksi yaitu mendapat minimum empat kursi. Berkoalisi untuk membentuk fraksi menjadi keharusan.

Sementara tujuh partai lain (PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, dan PKS) yang melenggang ke DPRD Samarinda dapat membentuk fraksi secara mandiri tanpa membangun koalisi.

Anggota DPRD Samarinda dari PKB, Damayanti mengaku telah berkomunikasi dengan pengurus PPP. Dia menyebut, komunikasi dilakukan secara personal dan kelembagaan. Dua pengurus partai tersebut sepakat membentuk fraksi di DPRD Samarinda.

“Harapannya Hanura bisa bareng juga dengan kami. Tapi masih dibicarakan lebih lanjut,” ungkapnya, Selasa (20/8/2019).

Kata dia, sejauh ini PPP berkomitmen membangun koalisi dengan PKB. Namun, hal itu belum ditetapkan secara administratif.

“PPP dengan PKB pun sudah bisa jadi satu fraksi. Entah nanti namanya Fraksi Kebangkitan Pembangunan atau kalau Hanura bergabung, bisa juga Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani,” sebutnya.

Sebagai partai yang mengantongi kursi terbanyak di tiga partai tersebut, PKB diprediksi akan menduduki kursi ketua fraksi. Disinggung kesiapannya memimpin fraksi tersebut, Damayanti mengaku akan mengikuti instruksi partai.

“Karena kami bertiga semuanya orang baru. Artinya, siapa yang dipercaya DPC, harus siap menjadi ketua fraksi,” tegasnya.

Pembicaraan tentang ketua fraksi sempat mencuat di internal PKB. Damayanti disebut-sebut akan ditunjuk menduduki jabatan tersebut. Jika dirinya dipercaya pengurus DPC PKB Samarinda, dia mengaku bersedia mengemban amanah tersebut.

“Tapi kita tunggu surat resminya. Tidak langsung menunjuk diri sendiri sebagai ketua fraksi. Kalau sudah ada surat resmi dari DPC, baru kita bisa sampaikan ke publik,” jelasnya. (qn/boy)

Sumber: