Dituding Tidak Paham Politik, Ketua PA 212 dan GNPF MUI Angkat Suara

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Ketua GNPF MUI yang juga Ketua PA 212, Abdul Rais angkat bicara soal pernyataan salah satu tokoh islam, Habib Hamzah Alaydrus yang menjadi tim pemenangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan RM-TH. Hal itu terkait sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh islam yang tidak paham politik dan mendatangi kantor DPD PKS beberapa waktu lalu.

Abdul Rais mengatakan, jika sosok tersebut berbicara berdasarkan diri pribadi maka itu sah-sah saja. Namun jika telah mengatasnamakan ormas islam atau ketokohan islamnya, maka ia sangat menyayangkannya. Pasalnya saat ini sejumlah ormas islam dan tokoh islam di Balikpapan sedang berjuang menyuarakan penolakan perubahan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusung oleh salah satu partai pengusung RM-TH.

"Kalo ada seseorang mendukung pasangan RM-TH itu sah-sah saja, tidak masalah. Tapi jika dia berbicara mengenai ketokohan atau mewakili ormas islam itu tidak pas. Di sini saya sebagai Ketua GNPF MUI dan juga Ketua PA 212 Kaltim menyayangkan hal ini ya," ujarnya, Senin (1/9/2020).

Disebutkan Rais, sejumlah ormas dan tokoh islam yang mendatangi kantor DPD PKS itu salah satu bentuk kekecewaan terhadap perjuangan umat yang dalam hal ini disimbolkan dalam satu partai, yakni PKS. Di mana selama ini PKS telah bersama-sama berjuang menolak UU HIP.

"Tapi dalam hal ini kan PKS ternyata berkoalisi untuk mendukung pasangan RM-TH, di mana didalamnya ada salah satu partai yang menjadi pelopor perubahan UU HIP itu," jelasnya.

Lanjut Rais, maksud kedatangan ormas dan tokoh islam ke kantor DPD PKS beberapa waktu lalu itu untuk didengarkan, agar PKS bisa berada di luar koalisi partai yang telah mengusung perubahan UU HIP.

Habib Hamzah Alaydrus juga sempat menyatakan hal ini dapat memecah belah umat islam di Balikpapan. Namun hal ini dibantah oleh Rais. Menurutnya sejauh ini suara umat islam di Balikpapan masih dalam satu suara, yakni bersama-sama menolak pengusungan RM-TH di mana dalam hal tersebut PKS pun masuk mendukung dan bersama-sama partai politik pengusung perubahan UU HIP.

"Adanya tudingan jika umat islam bisa terpecah belah, saya kira sampai saat ini itu tidak benar ya. Bahkan kita ini satu suara, terbukti beberapa waktu lalu kita bersama-sama menyuarakan penolakan perubahan UU HIP di depan Pemkot dan DPRD kan. Dalam hal ini suara umat mendukung apa yang diinginkan umat, tapi jika tidak maka umat juga akan meninggalkannya. Saat ini kita tahu umat menginginkan soal revisi UU HIP tidak dilaksanakan," tambahnya.

Disinggung soal kampanye kotak kosong, Ketua GNPF MUI dan PA 212 ini menyatakan dengan tegas jika hal tersebut tidak lah melanggar aturan. Bahkan hal itu menunjukkan salah satu bentuk kekecewaan telah terjadinya kemunduran dalam berpolitik.

Menurutnya, partai politik harus dapat memberi pelajaran bagi masyarakat untuk berpolitik yang berdemokrasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak terjadi dalam Pilwali 2020 ini.

"Soal kotak kosong adalah salah satu pilkada yang tidak demokratis. Sekalipun kotak kosong itu diakomodir di dalam UU, tetapi ada ketentuan partai politik harusnya memberi edukasi untuk memilih pasangan lain, untuk memilih calon lain yang dijagokan, tetapi itu tidak terjadi. Malah partai politik yang punya kursi dalam jumlah besar, semua partai politik mendukung pasangan satu calon, sehingga calon lain tidak tercapai," ujarnya.

Pernyataan Habib Hamzah Alaydrus soal pemahaman berpolitik pun ditanggapi serius oleh Abdul Rais.

"Kita juga harus tahu soal definisi politik itu bagaimana. Jangan sampai dibilang orang yang memilih kotak kosong itu tidak tahu politik. Politik itu adalah seni atau cara untuk memperoleh atau meraih tujuan atau satu kekuasaan. Jadi siapapun di luar partai politik kalau dia berpikir satu kelompok untuk mencapai satu tujuan, itu sudah disebut politik," tutupnya. (Bom/zul)

Sumber: