Segera Rampungkan Pembahasan APBD 2021 PPU Sesuai Jadwal

Apalagi sampai saat ini belum keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang dana bagi hasil (DBH) untuk daerah. Jelas berpengaruh. Mengingat daerah ini masih bertumpu pada hasil bumi. Yang saat ini kondisinya sedang tak baik.

“Kami sebenarnya meminta PMK-nya dulu. Supaya perkiraan pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan itu tidak terlalu jauh bedanya," urai Jhon.

Lebih lanjut, DPRD PPU juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyampaikan draft APBD perubahan 2020. Saat ini masih belum disampaikan.

“Kami sudah bersurat ke pemerintah daerah agar segera menyerahkan KUA-PPAS APBD perubahan,” ujarnya.

Itu diharapkan segera masuk. Agar bisa dibahas beriringan dengan APBD 2021. Supaya lebih mudah dalam melihat penyesuaian program dengan anggaran yang ada. Disandingkan hingga tahun depan. Terlebih pengaruh pandemi ini.

“Sebenarnya kami target APBD Perubahan diparipurnakan bulan September. Jadi, harapan kami bulan ini atau paling lambat awal bulan depan draft KUA-PPAS APBD perubahan diserahkan," terangnya.

Menurut Jhon, pembahasan anggaran perubahan tak memakan waktu yang lama. Karena sifatnya hanya penyesuaian. Terkait pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 serta kegiatan lainnya.

“Karena, hanya ada penyesuaian saja. Seperti anggaran yang dialihkan untuk pengendalian COVID-19. Beberapa item kegiatan yang anggarannya dialihkan sebelumnya juga telah disampaikan ke DPRD,” pungkas Jhon. (ADV/RSy)

Sumber: