DPRD Kukar Pertanyakan Kinerja Penanganan COVID-19 di Kukar

Kukar, nomorsatukaltim.com - Kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) cenderung terus meningkat. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Kukar. Terkait mitigasi pencegahan COVID-19 di Kukar.

DPRD Kukar mempertanyakan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda).

"Apakah mitigasi yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak? Termasuk kinerja dalam penanganan," ujar Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi baru-baru ini.

Alif menjelaskan, berdasarkan hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar beberapa waktu lalu, anggaran penanganan COVID-19 di Kukar yang mencapai Rp 129 miliar sudah terealisasi 99 persen.

Namun itu belum cukup memberikan dampak terhadap kasus COVID-19. Bahkan apabila pemda menambah anggaran, harus melalui proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar.

"Di Banggar kita bahas juga. Tidak serta-merta kita berikan," ujarnya.

Meskipun ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yang menyatakan pemda diperbolehkan menentukan jumlah anggaran untuk penanganan COVID-19, tapi tetap harus melalui kontrol DPRD.
Walaupun payung hukumnya merujuk SKB 2 Menteri, namun harus berkoordinasi dengan DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi penganggaran.

Setelah itu, evaluasi dan tanggapan akan dilakukan oleh fraksi di DPRD Kukar. "Nanti akan kita kritisi kinerja termasuk COVID-19 ini," pungkas Alif.

Sementara itu, Chairil menjelaskan, anggaran yang digunakan memang sudah mencapai 99 persen. Namun tren penambahan kasus terus meningkat. Mau tidak mau harus ada penganggaran lagi.

"Alokasinya belum tahu. Tergantung (kebutuhan) Tim Gugus Tugas," tutup Chairil. (adv/mrf/qn)

Sumber: