Di Atas Nasional

Tanjung Selor, Disway – Sebagai provinsi yang masih belia, ekonomi Kalimantan Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tumbuh positif. Bahkan, pada 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi provinsi ke-34 ini, berada di atas nasional yang tercatat tumbuh 5 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2019, mencapai 6,91 persen. Pertumbuhan ekonomi ini, sangat cukup signifikan dalam kurun waktu 2015-2019. (Selengkapnya lihat infografis)

Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro mengatakan, Kalimantan Utara sangat prospektif. Walau, kata dia, secara skala ekonomi masih paling kecil di antara provinsi lain di Kalimantan.

Tetapi, karena Kalimantan Utara merupakan provinsi baru, hal tersebut dianggap Eko merupakan sesuatu yang wajar.

Di sisi lain, walaupun dari data BPS tercatat angka inflasi di Kalimantan Utara cukup rendah dari provinsi lain di Pulau Kalimantan, namun angka tersebut, kata Eko Marsoro, terbentuk dari harga kebutuhan yang sudah tinggi.

Sehingga, dengan adanya inflasi tinggi di suatu daerah, belum tentu lebih buruk dari inflasi rendah di daerah lain.

“Contoh Kaltara. Angka inflasi memang rendah, tapi biaya hidup mahal. Ini yang jadi PR (pekerjaan rumah) ke depan Pemerintah Provinsi Kaltara,” ujar Eko Marsoro, Jumat (7/8).

Daerah pemekaran, pada umumnya, menjadi magnet bagi pendatang.

Termasuk di Kalimantan Utara. Yang diresmikan menjadi provinsi ke-34 pada 2013 lalu.

Gelombang pendatang di Bumi Benuanta -sebutan Kalimantan Utara, memang tak hanya mereka yang ingin mencari pekerjaan. Namun, juga ada yang memang didatangkan. Lewat program transmigrasi.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, sejak 2015 – 2019, penduduk Kalimantan Utara bertambah sebanyak 100.309 jiwa. Atau dirata-ratakan setiap tahunnya, penduduk Kaltara bertambah lebih 20 ribu jiwa. (Selengkapnya lihat infografis)

“Sekarang, penduduk Kaltara sudah di angka 700 ribu jiwa,” ujarnya.

Selain itu, angka pengangguran di Kalimantan Utara relatif rendah, yakni di angka 4,40 persen pada 2019. Sementara, angka kemiskinan ada kenaikan dari 201, yang hanya 6,24 persen, di 2019 naik 6.63 persen.

Kendati selama ini selalu menunjukkan tren positif, sebagai provinsi baru tetap perlu melakukan evaluasi program–program yang selama ini dijalankan. Apakah program yang dirancang selama ini cocok untuk diterapkan, saat dihadapkan dengan kehidupan baru atau new normal.

Sebab, tidak semua program yang sudah disusun sebelum pandemic, cocok di masa kini.

“Apalagi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan cukup banyak. Di antaranya, pembenahan dan pembangunan infrastruktur yang masih banyak kekurangan. Baik fasilitas kesehatan, pendidikan jaringan telekomunikasi dan listrik dan masih banyak lagi,” ujarnya. */ZUH/REY

Sumber: