Minta ADD dan DD Segera Dicairkan

Sekertaris ABDESI Kutim Agus Susanto (Fitri/nomorsatukaltim)

Sangatta, nomorsatukaltim.com - Kegiatan kunjungan silahturahmi antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kutai Timur (Kutim) ke Plt. Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Terdiri dari 139 desa di wilayah Kutim dan dihadiri sekitar 90 persen kepala desa se-Kutim.

Pada pertemuan tersebut, para kepala desa mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim segera merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) segera dicairkan dari dana perimbangan yang diterima Pemkab Kutim di APBD. Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menanggapi hal itu pria yang karib disapa KB pun merespon dengan cepat usulan dari sejumlah Kepala Desa (Kades) yang hadir di Gedung Serba Guna (GSG) kawasan Bukit Pelangi, Kamis (6/8).

"Tahap satu sudah semua desa, tahap dua baru 57 desa. Sisanya kita meminta untuk desa segera menagihkan itu," ucapnya usai acara.

Sementara untuk desa yang belum menerima. Kebanyakan terlambat dalam masalah administrasi laporan pertanggungjawaban. Karena hal itu lah sehingga kucuran ADD dan DD sering terlambat.

"Yang bikin jadi lambat itu biasanya karena laporan pertanggungjawaban. Untuk itu nantinya harus ada pelatihan untuk Kades dan Sekdes bagaimana mengoperasionalkan laptop atau komputer agar dalam pelaporan adiministrasi jadi mudah juga cepat," pintanya.

Sekertaris APDESI Kutim Agus Susanto menjelaskan bahwa kepengurusan APDESI ini merupakan salah satu sarana menggali gagasan, usulan dan penyambung aspirasi Kades se-Kutim. Dengan harapan dapat segera melaksanakan apa yang tertunda di desa.

"Pada kesempatan ini selain silahturahmi tujuan kita ialah untuk menyampaikan apa kekurangan selama ini. Apa uneg-uneg yang terpendam dapat disampaikan dihari ini dan melalui Abdesi," ujar pria yang karib disapa Agus.

Agus menambahkan apabila program desa tidak sukses maka kinerja bupati pun dianggap tidak sukses.

"Kesuksesan daerah berawal dari suksesnya program desa, jika itu tidak terlaksana maka kinerja pemerintahan gagal, sebab desa lah ujung tombak disetiap daerah," tutupnya. (fs/ava)

Sumber: