19 Kinerja Kategori Baik, Lima Indikator masih Buruk

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie bersama istri, Rita Ratina Irianto menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2019.

Tanjung Selor, Disway - Berada di bawah DKI Jakarta soal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019. Kaltara mencapai 19 kinerja kategori baik atau skor di atas 80. Dari 28 indikator yang dinilai.

Skor di atas 80 tersebut, di antaranya, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Lalu, indikator kecurangan dalam penghitungan, persentase perempuan pengurus partai politik dan lainnya.

“Ada 5 indikator yang masih berkategori buruk atau skor di bawah 60.

Yakni, indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase anggota perempuan DPRD Provinsi, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu,” ungkap Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Dikatakan, IDI Kaltara tahun 2019 sebesar 83,45 dalam skala 0 hingga 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan IDI Kaltara 2018 yang sebesar 81,07.

“Alhamdulillah, memulai kerja pasca libur Iduladha 1441 Hijriah/2020 Masehi, masyarakat Kaltara menerima kabar gembira dari BPS. Yakni, Kaltara berhasil meningkatkan capaian IDI 2019 hingga 2,38 poin. Di mana, dari IDI 2018 sebesar 81,07, menjadi 83,45 untuk IDI 2019,” kata Irianto usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro dan jajarannya, di ruang kerjanya, Senin (3/8) pagi.

Capaian ini juga telah dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. “Capaian kinerja demokrasi Kaltara tersebut tetap pada kategori baik (indeks lebih dari 80),” ucap Irianto.

Adapun perubahan angka IDI Kaltara dari 2018 ke 2019 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Yakni kebebasan sipil yang turun 0,76 poin dari 97,36 pada IDI 2018 menjadi 96,60 untuk IDI 2019. Kemudian hak-hak politik yang turun 0,88 poin dari 75,80 menjadi 74,92, dan lembaga demokrasi naik 11,51 poin dari 68,95 menjadi 80,46.

Pada IDI 2019, tambahnya, rata-rata variabel mengalami kenaikan indeks. Tepatnya, 8 dari 11 variabel mengalami kenaikan, 2 variabel penurunan dan 1 variabel tetap. “Variabel yang mengalami kenaikan tertinggi adalah peran birokrasi pemerintah daerah yang naik 37,12 poin, diikuti peran partai politik yang meningkat 12,86 poin, kemudian kebebasan berpendapat naik 8,32 poin,” ulas Irianto.

Irianto meminta agar sejumlah rekomendasi BPS terkait perkembangan IDI Kaltara patut menjadi perhatian. Yakni, soal kemungkinan melonjaknya pemilih pada Pilkada Serentak 2020 yang masuk dalam DPT tambahan.

“Hal ini akan mengurangi poin IDI, karena adanya kemungkinan terjadinya kecurangan, kurangnya sosialisasi dan lainnya. Hal lainnya, adalah ancaman kericuhan pada Pilkada, banyaknya tindak pelanggaran pemilu, dan lainnya,” ungkap Irianto seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara.

Pemprov juga berencana menghadirkan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas soal rekomendasi tersebut.

Termasuk mencari kesepahaman antara pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memperbaiki capaian indikator yang masih buruk.

Secara rinci, perkembangan IDI Kaltara selama 5 tahun terakhir, yakni pada IDI 2015 mencapai 80,16, lalu IDI 2016 mencapai 76,98, IDI 2017 mencapai 81,05, IDI 2018 mencapai 81,07 dan IDI 2019 83,45.

Sementara Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengapresiasi capain tersebut. Prestasi tersebut kata dia, berkat kinerja semua pihak, bukan semata-mata dari penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Suryanata mengungkapkan, sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan terus memberikan layanan terbaik. Pelayanan yang sama kepada semua pihak. Juga keterbukaan informasi dan sinergitas semua stakeholder.

“Harapan kami sinergitas yang sudah terjalin selama ini semakin dikuatkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020,” tandasnya. (*/ZUH)

Sumber: